BANDA ACEH |BELUPOS.Com — Hari yang seharusnya menjadi ruang untuk mengenang damai justru berubah menjadi hari yang penuh ketegangan. Sabtu, 15 Agustus 2026, ketika Aceh memperingati 21 tahun perjalanan perdamaian, suasana di sekitar Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, mendadak memanas. Merah Putih diturunkan, Bulan Bintang dikibarkan, dan massa terlibat bentrokan dengan aparat keamanan.
Peristiwa itu terjadi setelah rangkaian zikir dan doa bersama selesai. Dalam video yang beredar, terlihat seorang warga memanjat tiang bendera utama, menurunkan bendera Merah Putih, kemudian menggantinya dengan bendera Bulan Bintang.
Aksi tersebut sontak menyedot perhatian ratusan warga yang berada di kompleks masjid. Dalam sejumlah rekaman, bendera Bulan Bintang terlihat berkibar di tengah kerumunan massa. Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga terlihat dalam sejumlah rekaman yang beredar.
Suasana yang semula menjadi bagian dari peringatan damai kemudian berubah menjadi tegang ketika aparat keamanan berusaha menghentikan aksi tersebut. Massa yang menolak pembubaran terlihat melakukan perlawanan dengan melempari aparat menggunakan batu.
Tembakan peringatan terdengar di tengah kericuhan. Rekaman dan laporan mengenai kejadian tersebut memperlihatkan aparat berupaya mengendalikan massa dengan tindakan pengamanan, termasuk tembakan peringatan.
Di tempat yang semestinya mengenang berakhirnya konflik, suara batu dan tembakan peringatan justru kembali memenuhi ruang publik. Perdamaian yang dirayakan dalam doa seakan diuji oleh emosi yang pecah di jalanan.
Kericuhan membuat suasana di sekitar Masjid Raya Baiturrahman berubah panik. Massa dan aparat terlibat aksi kejar-kejaran hingga keadaan semakin sulit dikendalikan.
Sejumlah kendaraan yang berada di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami kerusakan. Beberapa kaca mobil terlihat pecah dalam rekaman yang beredar. Kerusakan tersebut menambah panjang dampak kericuhan pada momentum yang seharusnya menjadi salah satu penanda penting perjalanan perdamaian Aceh.
MERAH PUTIH TURUN, KETEGANGAN MENJALAR
Kericuhan tidak berhenti di kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Sebagian massa kemudian bergerak menuju kawasan Pendopo Gubernur Aceh.
Di lokasi tersebut, situasi kembali menjadi sorotan ketika muncul tindakan terhadap simbol negara. Dalam video yang beredar, sejumlah orang tampak merusak dan menginjak-injak lambang negara Garuda Pancasila di area serambi luar pendopo.
Rekaman tersebut menambah dimensi sensitif dalam rangkaian kericuhan. Peristiwa yang bermula dari aksi pengibaran Bulan Bintang kemudian berkembang menjadi bentrokan dengan aparat, kerusakan kendaraan dan fasilitas, hingga tindakan terhadap lambang negara.
Namun, setiap rekaman yang beredar tetap membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan identitas orang-orang yang terlihat serta konteks lengkap dari setiap adegan. Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan alat bukti yang sah.
Simbol negara bukan sekadar benda yang berdiri di sebuah tiang atau berada di sebuah gedung. Di dalamnya melekat sejarah, identitas, dan kehormatan sebuah negara. Karena itu, setiap tindakan terhadapnya harus ditempatkan dalam koridor hukum, bukan semata-mata dalam luapan emosi.
21 TAHUN DAMAI YANG KEMBALI DIUJI
Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh berkaitan erat dengan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005.
Kesepakatan tersebut menjadi penanda penting berakhirnya konflik bersenjata yang telah berlangsung panjang di Aceh.
Karena itu, peringatan setiap 15 Agustus semestinya tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Ia merupakan kesempatan untuk mengingat kembali harga yang harus dibayar akibat konflik sekaligus mengevaluasi perjalanan perdamaian dan berbagai butir kesepakatan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Dua puluh satu tahun perdamaian bukan waktu yang singkat. Ia terlalu berharga untuk dipertaruhkan oleh satu malam kericuhan, apalagi jika simbol-simbol masa lalu kembali digunakan sebagai pemantik ketegangan.
Secara kontekstual, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perdamaian tidak cukup hanya dijaga melalui kesepakatan politik. Perdamaian membutuhkan ruang dialog, kepercayaan masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta kemampuan seluruh elemen untuk menyalurkan kekecewaan melalui mekanisme yang sah. Ketika persoalan yang belum selesai bertemu dengan emosi massa dan simbol identitas, potensi benturan dapat kembali muncul.
APARAT PERKETAT PENGAMANAN
Pasca-kericuhan, aparat gabungan TNI-Polri memperketat pengamanan di sejumlah titik vital, terutama kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya aksi susulan.
Pihak kepolisian juga melakukan penyelidikan secara menyeluruh dengan mengidentifikasi orang-orang yang diduga menjadi pelaku maupun penggerak kericuhan berdasarkan rekaman video, keterangan saksi, serta bukti-bukti yang ditemukan di lapangan.
Proses hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan ditangani berdasarkan fakta dan bukti. Siapa yang melakukan perusakan, siapa yang melakukan kekerasan, dan siapa yang berada di balik penggerakan massa harus dibuktikan melalui penyelidikan yang transparan.
Di sisi lain, tokoh masyarakat dan ulama Aceh diharapkan mengambil peran untuk meredam emosi warga. Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
Tokoh-tokoh Komite Peralihan Aceh (KPA) diharapkan turut mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa peringatan MoU Helsinki seharusnya menjadi momentum mengevaluasi perjalanan perdamaian Aceh dan memperjuangkan penyelesaian poin-poin kesepakatan yang belum tuntas melalui dialog.
Aspirasi politik dan persoalan pelaksanaan perdamaian tetap memiliki ruang untuk diperjuangkan. Namun, ruang itu berada dalam mekanisme hukum, dialog, dan jalur politik yang tersedia—bukan melalui pelemparan batu, perusakan fasilitas, atau tindakan terhadap simbol negara.
Kini, perhatian publik tertuju kepada aparat penegak hukum untuk mengusut secara transparan rangkaian kericuhan tersebut. Pada saat yang sama, seluruh elemen masyarakat Aceh memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan ketegangan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Aceh telah melewati masa panjang yang penuh luka. Perdamaian yang lahir dari MoU Helsinki adalah warisan yang terlalu mahal untuk dipertaruhkan kembali.
Sebab, damai bukan sekadar tanggal yang diperingati setiap 15 Agustus. Damai adalah keberanian untuk menjaga perbedaan tetap hidup tanpa membiarkannya berubah menjadi pertikaian—dan keberanian untuk memastikan sejarah tidak kembali mengetuk pintu Aceh dengan wajah konflik yang pernah ditinggalkan.
