Opini

Wasit Ikut Bertanding, Demokrasi Penfui Kehilangan Netralitas

33
×

Wasit Ikut Bertanding, Demokrasi Penfui Kehilangan Netralitas

Sebarkan artikel ini

Oleh: Hironimus Lukas
Anggota DPW IJEN NTT

Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola ketika wasit bukan hanya memegang peluit, tetapi juga mengenakan seragam salah satu tim yang sedang bertanding. Ia mengatur jalannya permainan, menentukan pelanggaran, mengawasi pemain, bahkan ikut berjuang memenangkan pertandingan. Pertanyaannya sederhana: masihkah pertandingan itu dapat disebut adil?

Analogi itulah yang kini relevan untuk membaca polemik aturan pemilihan Ketua RW 008 dan Ketua RT 17, 18, dan 19 di Kelurahan Penfui, Kota Kupang.

Persoalan tersebut bermula dari terbitnya Surat Keputusan Lurah Penfui Nomor 13/SKEP/KEL.PNF/X/2026 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua RW 008 dan Ketua RT 17, 18, dan 19, yang pelaksanaan pemilihannya dijadwalkan pada 14 November 2026.

Satu ketentuan dalam aturan tersebut menjadi perhatian dan memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: anggota panitia pemilihan diberikan hak untuk ikut mencalonkan diri dan dipilih.

Sekilas, ketentuan itu mungkin terlihat sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada setiap warga. Namun, apabila dicermati dari perspektif hukum administrasi pemerintahan dan prinsip demokrasi, terdapat persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan: bagaimana menjamin netralitas penyelenggara ketika orang yang bertugas mengatur pertandingan juga memiliki kepentingan untuk memenangkan pertandingan?

Ini bukan semata-mata persoalan siapa yang berhak menjadi calon. Ini menyangkut integritas penyelenggara, kesetaraan peserta, dan legitimasi hasil pemilihan.

Demokrasi tingkat lingkungan memang tidak memiliki kompleksitas yang sama dengan pemilihan umum nasional. Namun, justru karena berlangsung dekat dengan kehidupan warga, standar kejujuran dan kepercayaan seharusnya dijaga dengan sungguh-sungguh.

Ketika penyelenggara dan peserta berada dalam satu posisi

Dalam setiap proses pemilihan, terdapat pembagian fungsi yang mendasar antara penyelenggara dan peserta.

Panitia dibentuk untuk memastikan seluruh tahapan berlangsung tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Sementara itu, calon merupakan pihak yang berkepentingan memperoleh dukungan dan suara masyarakat.

Keduanya memiliki fungsi berbeda dan kepentingan yang berpotensi saling berhadapan.

Ketika seseorang berada dalam dua posisi sekaligus, persoalan yang muncul bukan hanya kemungkinan terjadinya kecurangan, melainkan juga konflik kepentingan dan persepsi ketidakberpihakan.

Bayangkan seorang anggota panitia yang ikut mencalonkan diri. Ia mungkin tetap memiliki niat baik dan tidak pernah bermaksud menyalahgunakan kewenangannya. Namun, dalam praktik penyelenggaraan, ia berpotensi berhadapan dengan keputusan yang menyangkut kepentingan pencalonannya sendiri.

Siapa yang mengawasi pelaksanaan aturan apabila anggota panitia tersebut berkepentingan terhadap hasil pemilihan?

Bagaimana memastikan perlakuan yang sama terhadap seluruh calon?

Bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penghitungan dan penetapan hasil?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai tuduhan terhadap individu tertentu. Sebaliknya, pertanyaan itu merupakan bagian dari upaya menguji kualitas sebuah aturan sebelum menimbulkan persoalan yang lebih besar.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sebuah mekanisme tidak cukup hanya dirancang agar dapat dilaksanakan. Mekanisme tersebut juga harus mampu mencegah konflik kepentingan dan menjamin kepercayaan masyarakat.

Menguji SK Lurah melalui hukum administrasi pemerintahan

Persoalan SK Lurah Penfui perlu ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi pemerintahan, bukan sekadar perdebatan mengenai boleh atau tidaknya seseorang menjadi calon.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menjadi salah satu landasan hukum yang perlu diperiksa dalam menilai tata cara pembentukan dan penyelenggaraan pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.

Dalam konstruksi penyelenggaraan pemilihan, terdapat fungsi kepanitiaan yang bertugas mempersiapkan dan memimpin proses musyawarah pemilihan, sedangkan calon merupakan warga yang memenuhi persyaratan untuk dipilih oleh masyarakat.

Pemisahan fungsi tersebut penting untuk menjaga agar penyelenggara tidak berada dalam posisi yang menimbulkan benturan kepentingan.

Namun, perlu ditegaskan bahwa untuk menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap Perda, harus diperiksa bunyi pasal dan ketentuan teknis yang secara spesifik mengatur persyaratan panitia serta calon. Tidak setiap perbedaan pengaturan dalam SK secara otomatis berarti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Meski demikian, Lurah sebagai pejabat pemerintahan tidak memiliki kebebasan tanpa batas dalam menetapkan aturan teknis. Setiap keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Di sinilah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi penting.

Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan mengatur Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Asas ketidakberpihakan menghendaki agar badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan atau melakukan tindakan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Prinsip tersebut memiliki relevansi langsung dengan persoalan pemilihan di Kelurahan Penfui.

Sebuah panitia pemilihan harus mampu bekerja tanpa kepentingan pribadi yang berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugasnya. Bahkan ketika tidak terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan, desain aturan yang membuka ruang konflik kepentingan tetap patut dievaluasi.

Sebab, pemerintahan yang baik bukan hanya dituntut menghindari pelanggaran, tetapi juga wajib membangun sistem yang mencegah terjadinya penyimpangan.

Netralitas bukan tuduhan, melainkan standar integritas

Salah satu kekeliruan dalam memahami kritik terhadap kepanitiaan adalah menganggap setiap tuntutan netralitas sebagai tuduhan bahwa panitia pasti melakukan kecurangan.

Padahal, keduanya merupakan hal berbeda.

Menuntut netralitas tidak berarti menuduh seseorang tidak jujur. Menuntut pemisahan peran juga tidak berarti merampas hak politik warga.

Justru, pemisahan tersebut merupakan langkah perlindungan terhadap semua pihak, termasuk anggota panitia sendiri.

Seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai Ketua RW atau Ketua RT tentu memiliki hak untuk berpartisipasi sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Akan tetapi, ketika ia telah menerima tanggung jawab sebagai penyelenggara, terdapat kewajiban untuk menjaga integritas dan tidak mencampurkan kepentingan pribadi dengan tugas kepanitiaan.

Karena itu, solusi yang paling rasional adalah memberikan pilihan yang jelas: tetap menjalankan tugas sebagai panitia atau mengundurkan diri dari kepanitiaan apabila ingin menjadi calon.

Pengunduran diri harus dilakukan sebelum tahapan pencalonan yang ditentukan, kemudian digantikan oleh anggota panitia lain melalui mekanisme yang sah dan transparan.

Langkah tersebut bukan hukuman, bukan pula pembatasan hak warga. Ini merupakan bentuk pengendalian konflik kepentingan agar semua calon berada dalam posisi yang setara.

Siapa yang dirugikan ketika aturan kehilangan kepercayaan?

Dampak aturan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan tidak berhenti pada persoalan internal panitia.

Masyarakat merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap kualitas proses pemilihan.

Ketika warga mulai meragukan netralitas penyelenggara, kepercayaan terhadap seluruh tahapan dapat melemah.

Calon lain mungkin merasa tidak memiliki kesempatan yang setara. Keputusan panitia berpotensi dipertanyakan. Bahkan, hasil pemilihan yang secara prosedural telah dilaksanakan dapat terus dibayangi keraguan.

Situasi semacam ini sangat disayangkan karena pemilihan Ketua RT dan RW sejatinya merupakan mekanisme demokrasi paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Ketua RT dan RW bukan sekadar jabatan administratif lingkungan. Mereka menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, membantu menyampaikan kebutuhan warga, memfasilitasi penyelesaian persoalan sosial, dan mendukung penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.

Oleh karena itu, legitimasi kepemimpinannya harus dibangun melalui proses yang dipercaya masyarakat.

Jangan sampai pemilihan yang seharusnya memperkuat persaudaraan justru melahirkan kecurigaan, kelompok yang saling berhadapan, dan perpecahan di tengah lingkungan sendiri.

Lurah harus hadir sebagai penjaga tata kelola

Dalam persoalan ini, Lurah Penfui memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan berlangsung sesuai prinsip hukum administrasi pemerintahan.

Lurah bukan hanya pejabat yang menerbitkan keputusan, tetapi juga pihak yang harus memastikan bahwa kebijakan administratif yang ditetapkan tidak menimbulkan ketidakpastian, ketidakadilan, atau konflik kepentingan.

Karena itu, evaluasi terhadap SK Nomor 13/SKEP/KEL.PNF/X/2026 patut dipertimbangkan.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh.

Pertama, melakukan peninjauan terhadap ketentuan yang memberikan kesempatan kepada anggota panitia untuk ikut mencalonkan diri.

Kedua, memeriksa kesesuaian substansi SK dengan Perda Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2016 beserta ketentuan pelaksanaannya.

Ketiga, memperjelas persyaratan netralitas dan mekanisme pengunduran diri anggota panitia yang hendak mencalonkan diri.

Keempat, memastikan seluruh calon memperoleh perlakuan yang sama, termasuk dalam akses informasi, tahapan pencalonan, pelaksanaan pemilihan, dan penghitungan suara.

Kelima, membuka ruang musyawarah dan penyampaian keberatan masyarakat sebelum persoalan berkembang menjadi konflik sosial.

Apabila diperlukan, pemerintah kecamatan dan perangkat daerah yang membidangi pemerintahan kelurahan dapat diminta melakukan pembinaan serta memberikan pertimbangan administratif sesuai kewenangannya.

Langkah-langkah tersebut lebih konstruktif daripada membiarkan polemik berkembang menjadi pertentangan ant warga.

Demokrasi yang sehat dimulai dari lingkungan sendiri

Kita sering berbicara tentang demokrasi nasional, pemilu yang jujur dan adil, netralitas penyelenggara, serta supremasi hukum. Namun, prinsip-prinsip tersebut seharusnya tidak berhenti pada penyelenggaraan pemilihan presiden, legislatif, atau kepala daerah.

Demokrasi justru harus dibangun dari lingkungan terkecil.

Pemilihan Ketua RT dan RW merupakan ruang pendidikan politik masyarakat. Di sana warga belajar menghargai perbedaan pilihan, menerima hasil musyawarah, menjalankan aturan, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Jika sejak tingkat lingkungan saja prinsip ketidakberpihakan tidak mendapatkan perhatian, bagaimana kita dapat berharap masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap proses demokrasi yang lebih besar?

Persoalan SK Lurah Penfui karena itu harus dibaca sebagai kesempatan memperbaiki tata kelola demokrasi lokal.

Tidak ada kepentingan pribadi yang seharusnya ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan masyarakat. Tidak ada jabatan kepanitiaan yang boleh menjadi ruang keuntungan bagi seseorang yang sekaligus berkepentingan sebagai peserta.

Wasit seharusnya memegang peluit, bukan mengejar kemenangan sebagai pemain.

Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi mengandung pesan penting tentang integritas penyelenggaraan pemilihan.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan dalam pemilihan Ketua RW 008 dan Ketua RT 17, 18, dan 19 bukan hanya siapa yang akan terpilih. Yang jauh lebih penting adalah apakah prosesnya mampu melahirkan pemimpin lingkungan dengan legitimasi, kepercayaan, dan penerimaan masyarakat.

Karena demokrasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang, tetapi juga oleh seberapa adil proses yang mengantarkan seseorang menuju kemenangan.

Jangan biarkan aturan yang seharusnya menjadi pagar keadilan justru membuka pintu bagi konflik kepentingan. Sebab, ketika wasit ikut bertanding, yang kehilangan kepercayaan bukan hanya pertandingan, melainkan seluruh masyarakat yang menjadi penontonnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *