Oleh: Agustinuis Bobe, S.H, M.H Pengamat Hukum Pidana dan Pemerhati Demokrasi
Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan penting dalam tata kelola penegakan hukum di Indonesia. Salah satu aspek yang patut mendapat perhatian adalah penguatan transparansi dan perlindungan hak seseorang selama menjalani proses pemeriksaan pada tahap penyidikan.
Namun, di tengah meningkatnya tuntutan keterbukaan dalam proses penegakan hukum, muncul persoalan mendasar yang perlu diluruskan secara konstitusional dan yuridis: apakah pemeriksaan saksi maupun seseorang yang disangka melakukan tindak pidana oleh penyidik wajib disiarkan secara langsung (live streaming) dan dapat ditonton masyarakat luas?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab hanya berdasarkan semangat keterbukaan. Hukum harus dibaca berdasarkan norma, kewenangan, tujuan, serta batas-batas perlindungan hak setiap orang.
CCTV merupakan instrumen akuntabilitas, bukan panggung publik.
Pasal 30 ayat (1) KUHAP Baru mengatur bahwa pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung.
Ketentuan ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem penyidikan yang lebih akuntabel. Rekaman elektronik dapat menjadi instrumen pengawasan untuk mencegah intimidasi, tekanan, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan lain yang berpotensi mencederai hak seseorang dalam proses pemeriksaan.
Pasal 30 ayat (2) juga mengatur penggunaan rekaman tersebut untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di persidangan atas permintaan hakim.
Dari konstruksi norma tersebut, terlihat jelas bahwa pembentuk undang-undang menempatkan rekaman CCTV sebagai instrumen pembuktian, pengawasan, dan perlindungan hukum.
Bukan sebagai sarana penyiaran terbuka kepada masyarakat.
Dengan demikian, kewajiban merekam pemeriksaan tidak dapat ditafsirkan sebagai kewajiban menyiarkan seluruh proses pemeriksaan secara langsung melalui media sosial, televisi, ataupun platform digital lainnya.
Keduanya memiliki karakter hukum yang berbeda. Rekaman CCTV merupakan dokumentasi untuk kepentingan proses hukum, sedangkan live streaming merupakan bentuk penyebarluasan informasi yang dapat membuka akses publik terhadap materi pemeriksaan.
Hak pembelaan tidak identik dengan hak menyiarkan pemeriksaan.
KUHAP Baru juga memberikan ruang perlindungan bagi advokat untuk mendampingi seseorang yang diperiksa dalam proses penyidikan.
Hak pendampingan tersebut merupakan bagian penting dari prinsip due process of law, yakni jaminan bahwa setiap orang harus memperoleh proses hukum yang adil, tidak sewenang-wenang, serta menghormati hak-hak pembelaannya.
Advokat memiliki kedudukan strategis untuk memastikan pemeriksaan berjalan sesuai prosedur. Advokat dapat memberikan pendampingan, menyampaikan keberatan terhadap tindakan yang dianggap melanggar hak klien, serta memastikan keberatan tersebut dicatat sebagaimana ketentuan hukum acara.
Akan tetapi, kewenangan mendampingi dan mengawasi pemenuhan hak klien tidak serta-merta melahirkan kewenangan untuk menentukan bahwa pemeriksaan harus disiarkan kepada masyarakat.
Dalam negara hukum, setiap hak dan kewenangan harus memiliki dasar normatif yang jelas. Tidak setiap permintaan yang mengatasnamakan transparansi otomatis berubah menjadi kewajiban hukum bagi aparat penegak hukum.
Di sinilah pentingnya membedakan hak mengajukan permohonan dengan hak memaksakan suatu tindakan kepada penyidik.
Transparansi harus berjalan beriringan dengan perlindungan saksi.
Pemeriksaan saksi memiliki karakter yang berbeda dari penyampaian informasi publik. Keterangan saksi merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti yang harus berlangsung secara bebas, independen, dan tanpa tekanan.
KUHAP Baru mengatur pemeriksaan saksi secara tersendiri serta menegaskan bahwa keterangan harus diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun.
Jika seluruh proses pemeriksaan dibuka melalui siaran langsung, muncul pertanyaan serius mengenai perlindungan saksi, kerahasiaan informasi, potensi tekanan psikologis, serta kemungkinan keterangan saksi dipengaruhi oleh informasi yang telah disaksikan publik.
Belum lagi apabila perkara yang diperiksa berkaitan dengan kekerasan seksual, anak, atau tindak pidana lain yang menyangkut kerahasiaan dan keselamatan pihak tertentu.
Dalam situasi demikian, keterbukaan yang tidak memiliki batas justru berpotensi melahirkan persoalan hukum baru.
Transparansi bukan berarti menghilangkan seluruh batas kerahasiaan. Sebaliknya, transparansi yang sehat harus mampu menjamin akuntabilitas aparat sekaligus melindungi hak-hak orang yang terlibat dalam proses hukum.
Penyidik tidak boleh bekerja di bawah tekanan opini publik.
Penegakan hukum harus berdiri di atas alat bukti, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan desakan popularitas atau tekanan ruang digital.
Penyidik memiliki tanggung jawab profesional untuk menjalankan pemeriksaan secara objektif, independen, dan bertanggung jawab. Setiap tindakan penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
Apabila setiap pemeriksaan harus disiarkan secara langsung hanya karena adanya tuntutan publik atau permintaan pihak tertentu, maka perlu dipertanyakan bagaimana menjaga independensi penyidikan dan melindungi kepentingan para pihak.
Bukan berarti penyidikan harus tertutup dari seluruh bentuk pengawasan. Justru sebaliknya, rekaman CCTV, pengawasan internal, mekanisme pengaduan, pendampingan advokat, serta pertanggungjawaban prosedural merupakan instrumen yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat.
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penegakan hukum melalui informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, hak masyarakat untuk memperoleh informasi tidak otomatis menjadi hak untuk menyaksikan setiap pertanyaan, jawaban, dan materi pemeriksaan secara langsung.
Keterbukaan hukum harus memiliki batas yang sah.
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, seluruh tindakan pejabat negara, termasuk penyidik, harus tunduk pada hukum.
Prinsip negara hukum juga mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan publik, hak individu, perlindungan saksi, serta kepentingan penegakan hukum.
Karena itu, tuntutan transparansi dalam penyidikan patut dihargai sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak mengorbankan hak pihak lain.
KUHAP Baru telah memberikan arah melalui kewajiban perekaman pemeriksaan menggunakan CCTV. Ketentuan tersebut harus dipahami sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hukum, bukan sebagai legitimasi untuk menjadikan ruang pemeriksaan penyidik sebagai ruang siaran publik.
Pada akhirnya, ukuran profesionalitas penegakan hukum bukan terletak pada seberapa banyak proses pemeriksaan ditonton masyarakat, melainkan pada seberapa taat penyidik menjalankan hukum, seberapa terlindungi hak setiap orang, dan seberapa dapat dipertanggungjawabkan hasil penyidikan.
Sebab, dalam negara hukum, transparansi harus memperkuat keadilan, bukan mengubah proses penyidikan menjadi tontonan publik.







