MALAKA, BELUPOS.COM – Dalam suasana kerja yang serius namun penuh keterbukaan, Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu, menerima secara resmi kedatangan tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati, pekan kemarin, menandai dimulainya audit pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malaka yang akan berlangsung selama 55 hari ke depan.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Kepala Badan Keuangan Daerah, serta unsur Inspektorat yang menjadi mitra utama dalam pengawasan internal pemerintahan daerah.
Tim BPK akan memeriksa secara menyeluruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2024 dan 2025, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Malaka untuk bekerja sama dan memberikan akses penuh terhadap seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.
“Audit ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah dikelola dengan benar, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kami siap mendukung sepenuhnya,”
— tegas Wakil Bupati HMS.
HMS menegaskan, kehadiran BPK bukan sekadar pemeriksaan administratif, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah, terutama yang terkait langsung dengan proses pengadaan, telah diarahkan agar proaktif dalam mendukung tim audit, menyediakan dokumen, serta menjelaskan setiap kegiatan yang diperiksa secara jujur dan terbuka.
Sementara itu, pihak Inspektorat Malaka menyambut positif pelaksanaan audit tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat fungsi pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Selama 55 hari ke depan, tim BPK dijadwalkan akan melakukan serangkaian pemeriksaan lapangan, verifikasi dokumen, serta wawancara teknis dengan pejabat dan pelaksana kegiatan. Hasil audit nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan pengadaan di masa mendatang.
Audit BPK ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa Kabupaten Malaka terus bergerak menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik — sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
