JAKARTA |BELUPOS.Com — Siang belum sepenuhnya condong ketika Istana Negara kembali menjadi panggung tempat kekuasaan menerima satu kata yang tak pernah ringan: sumpah.
Di ruang yang sarat simbol kenegaraan itu, para pejabat berdiri dalam barisan. Jas dan pakaian kebesaran melekat rapi. Wajah-wajah yang selama ini hadir di ruang politik, pemerintahan, diplomasi, keamanan, hingga birokrasi, hari itu menempati posisi baru.
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, mereka mengucapkan janji untuk menjalankan amanah negara.
Kamis, 1 Oktober 2026, bukan sekadar pergantian nama dalam daftar jabatan. Hari itu menjadi bagian dari penataan kembali Kabinet Merah Putih untuk melanjutkan pemerintahan pada sisa masa jabatan 2024–2029.
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara.
Di tengah suasana yang khidmat, Presiden Prabowo memandu langsung pengucapan sumpah.
Kalimatnya terdengar tegas.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara.”
Kalimat itu bukan sekadar rangkaian kata yang diucapkan serentak.
Ia adalah kontrak moral antara jabatan dan tanggung jawab.
Di balik setiap nama yang disebut, ada pekerjaan negara yang menunggu diselesaikan.
Ada energi yang harus dikelola. Ada hilirisasi yang harus dipercepat. Ada pembangunan manusia yang harus dijaga. Ada politik dan keamanan yang membutuhkan koordinasi. Ada diplomasi yang harus membawa kepentingan Indonesia ke meja dunia.
Dan ada birokrasi yang harus terus bergerak meski wajah di dalamnya berubah.
Wajah baru di lingkar koordinasi
Bahlil Lahadalia menempati posisi baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Ia juga tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Posisi itu menempatkan Bahlil pada salah satu simpul strategis pemerintahan: memperkuat hilirisasi sekaligus mengawal agenda transisi energi.
Sugiono bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebelumnya, ia menduduki posisi Menteri Luar Negeri.
Kursi Menko Bidang Politik dan Keamanan kemudian ditempati Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Sementara itu, Arrmanatha Christiawan Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian.
Perubahan tersebut membuat konfigurasi sejumlah kementerian strategis kembali berubah.
Bukan hanya nama yang berpindah ruangan.
Peta koordinasi pemerintahan pun ikut bergerak.
Dari sumpah menuju pekerjaan
Setelah sumpah diucapkan, satu demi satu pejabat menandatangani berita acara pelantikan.
Gerakan tangan yang tampak sederhana itu menjadi penanda administratif bahwa sebuah amanah baru resmi dimulai.
Presiden Prabowo menyaksikan prosesi tersebut bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Di ruangan itu, seremoni berjalan dalam suasana khidmat. Namun di luar ruangan, pekerjaan pemerintahan tidak mengenal jeda.
Rakyat menunggu kebijakan berubah menjadi pelayanan.
Program menunggu menjadi kenyataan.
Keputusan politik menunggu diterjemahkan menjadi kerja birokrasi.
Karena itu, sebuah pelantikan pada akhirnya bukan tentang kursi.
Ia tentang apa yang dilakukan setelah seseorang duduk di kursi tersebut.
Sejumlah posisi strategis ikut bergeser
Perubahan tidak berhenti pada jajaran menteri.
Drajad Hari Wibowo dipercaya sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman menjadi Wakil Menteri Keuangan.
Muhammad Saleh Mustafa mendapat amanah sebagai Wakil Menteri Pertanian, sementara Irwan Meilano dilantik sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Di lingkungan lembaga pemerintahan, Listyo Sigit Prabowo menempati posisi sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dedi Prasetyo dipercaya sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Aryanto Wibowo menjadi Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sedangkan Fadil Imran dipercaya sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Dalam rangkaian yang sama, Nuzran Joher ditetapkan sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Radian Syam sebagai anggota Ombudsman.
Perubahan juga terjadi di tubuh Polri. Komjen Pol. Suyudi Ario Seto dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Perubahan itu menandai bergesernya posisi Listyo dari pucuk kepolisian menuju Kantor Staf Kepresidenan.
Ketika pintu istana kembali terbuka
Usai seluruh prosesi selesai, suasana perlahan berubah.
Ketegangan seremoni mencair menjadi jabat tangan.
Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Wakil Presiden Gibran kemudian melakukan hal yang sama.
Para pejabat negara, menteri, wakil menteri, kepala lembaga dan tamu undangan ikut mendekat.
Satu per satu tangan berjabat.
Senyum bertemu senyum.
Kamera menangkap momen-momen itu.
Tetapi di balik kilatan kamera, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada seremoni.
Ada pekerjaan yang menunggu.
Ada target pemerintahan yang harus diterjemahkan menjadi kebijakan.
Ada masyarakat yang kelak menilai bukan dari panjangnya daftar jabatan, melainkan dari apa yang benar-benar mereka rasakan.
Sebab sumpah jabatan hanya berlangsung beberapa menit.
Namun tanggung jawabnya berjalan sepanjang masa jabatan.
Dan setelah pintu Istana kembali terbuka, para pejabat itu membawa satu hal yang sama ke luar ruangan:
Amanah negara.
Hari pelantikan pun selesai.
Tetapi bagi mereka yang baru mengucapkan sumpah, pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai.
