KUPANG [BELUPOS.Com] – Gedung megah yang dibangun dari keringat rakyat seharusnya menjadi rumah bagi pemimpin mereka. Namun, pasca pelantikan, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Malaka serta Gedung Kantor Bupati hingga kini masih sepi, tak dihuni dan tak difungsikan.
Ironisnya, miliaran rupiah uang rakyat telah dikucurkan untuk pembangunan rumah jabatan dan kantor bupati.
Sementara itu, anggaran rumah tangga bupati dan wakil bupati justru lebih banyak diarahkan untuk menata rumah pribadi maupun kontrakan.
Kritik dari Partai Buruh
Sekretaris Exco Partai Buruh NTT, Yoppi Sartian Banoet, menegaskan bahwa pembiaran ini berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Soal politik dan gengsi disingkirkan. Segera diami rumah dinas itu. Jangan sampai jadi sorotan publik,” ujarnya.
Yoppi juga mengingatkan, jika rumah jabatan dan kantor bupati dibiarkan lama tidak difungsikan, maka biaya perawatan dan rehabilitasi akan semakin besar.
Karena itu, ia meminta Gubernur NTT dan Menteri Dalam Negeri untuk menegur Bupati Stefanus Bria Seran agar segera mendiami rumah dinas.
Analisis Hukum
Secara hukum, memang tidak ada aturan nasional yang secara tegas mewajibkan bupati dan wakil bupati tinggal di rumah jabatan.
Namun, rumah jabatan adalah fasilitas kedinasan yang dibiayai APBD, sehingga bila dibiarkan kosong, dapat dinilai sebagai pemborosan keuangan daerah.
Dalam perspektif audit BPK, aset yang tidak dimanfaatkan sesuai tujuan bisa menjadi temuan administrasi. Jika terjadi penyalahgunaan (misalnya disewakan atau dialihfungsikan tanpa izin), barulah masuk ranah hukum pidana.
Solusi yang Dapat Ditempuh
- Menempati rumah jabatan sebagai pilihan etis dan simbol kehadiran pemerintah.
- Pemanfaatan alternatif – bila bupati dan wakil tetap menolak, rumah dinas bisa dijadikan rumah tamu negara, pusat kegiatan resmi, atau rumah dinas pejabat lain, dengan dasar keputusan resmi.
- Pengawasan DPRD – legislatif berhak meminta klarifikasi, karena hal ini menyangkut akuntabilitas penggunaan APBD.
Kutipan Multibahasa
- Indonesia: “Rumah jabatan bukan sekadar bangunan, ia adalah simbol hadirnya pemerintah di tengah rakyat.”
- English: “An official residence is not just a house; it is a symbol of government’s presence among the people.”
- Tetun: “Uma servisu la’ós de’it fatin hela, maibé’e símbolu prezensa governu iha povu nia laran.”
- Português: “A residência oficial não é apenas um lar, mas um símbolo da presença do governo entre o povo.”
- Latin: “Domus officialis non solum habitatio est, sed signum praesentiae gubernationis inter populum.”
- Nederlands (Belanda): “De ambtswoning is niet slechts een huis, maar een symbool van de aanwezigheid van de overheid onder het volk.”
- Français (Prancis): “La résidence officielle n’est pas seulement une maison, mais un symbole de la présence du gouvernement parmi le peuple.”
- Deutsch (Jerman): “Die Amtsresidenz ist nicht nur ein Haus, sondern ein Symbol für die Präsenz der Regierung unter dem Volk.”
✨ Di mata rakyat, rumah jabatan bukanlah soal kemewahan, tetapi soal simbol dan makna kehadiran pemimpin. Jangan biarkan bangunan itu menjadi monumen kesunyian, sementara rakyat menunggu tanda kedekatan dari pemimpinnya.
