JAKARTA |BELUPOS.Com) –
Keresahan akibat kenaikan pajak yang menyentuh hampir semua lini kehidupan kini menjelma jadi gelombang kekecewaan. Dari desa ke kota, dari pedagang kecil hingga pengusaha besar, keluhan rakyat kian nyaring. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak, hingga pajak pada berbagai sektor yang terus naik, dinilai menekan daya hidup masyarakat.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum pajak sekaligus Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM), menegaskan bahwa kebijakan ini terlalu terburu-buru dan tanpa kajian matang.
“Seakan-akan 80 persen rakyat Indonesia dianggap kaya raya seperti masyarakat Kuwait. Padahal realitasnya, sebagian besar rakyat kita masih berjuang sekadar untuk bertahan hidup,” ujar Sutan Nasomal dengan nada getir.
Rakyat Merasa Ditinggalkan
Menurutnya, suara rakyat yang kian hilang kepercayaan pada instrumen pemerintah adalah reaksi normal dan manusiawi. Ketika kebijakan hanya dikejar target penerimaan negara tanpa mempertimbangkan keadilan sosial, maka hukum pajak berubah wajah: dari instrumen keadilan menjadi alat penindasan.
“Pemerintah seolah main gas saja, menekan gubernur, bupati, hingga walikota untuk mengejar setoran. Padahal, peraturan yang tumpang tindih hanya menabrak norma keadilan. Hasilnya, rakyat merasa dijajah oleh negaranya sendiri,” kritik Sutan.
Ia mengaku mendapat banyak curahan hati langsung dari masyarakat melalui telepon. Keluhan itu kemudian ia catat sebagai pesan sejarah: di usia 80 tahun kemerdekaan RI, rakyat tak ingin pemerintah bersikap arogan dengan kebijakan yang kian memberatkan.
Prabowo Dinilai Paham Keluhan Rakyat
Sutan menaruh harapan pada Presiden RI, Jenderal Haji Prabowo Subianto. Ia percaya Prabowo memahami bahwa keluhan rakyat bukanlah isapan jempol. Indonesia masih terguncang oleh dampak pandemi COVID-19, perang di Timur Tengah, hingga tekanan ekonomi global dari Amerika Serikat.
“Yang paling terpukul adalah rakyat kecil—pedagang, pelaku industri rumahan, hingga pekerja yang kini menghadapi PHK massal. Mereka yang dulu berusaha berdikari, kini justru mundur terpaksa karena daya beli terjun bebas,” ungkapnya.
Dewan dan Menteri Dinilai Lalai
Sutan menilai kinerja menteri-menteri di kabinet masih mentah dalam analisis. Kebijakan yang dilahirkan justru memperlebar jurang ketidakadilan. Ia menyoroti kondisi pasar yang kian sepi.
“Silakan lihat pasar-pasar kita. Delapan puluh persen kios kosong. Pabrik besar pindah ke negara tetangga. Rakyat dibiarkan menganggur dan bingung, bahkan takut besok tidak bisa makan,” katanya dengan lirih.
Kekecewaan rakyat, lanjutnya, juga mengarah pada DPR RI dan DPRD. Sebab, peraturan yang mereka sahkan justru menjadi beban hidup rakyat.
“Padahal para dewan itu digaji dari keringat rakyat. Apakah pantas mereka mendapat gaji tinggi, mobil mewah, dan pensiun seumur hidup, sementara rakyat hanya diwarisi pengangguran dan kemiskinan?” tegas Sutan.
Tuntutan Rakyat: Batalkan Kenaikan Gaji DPR dan Menteri
Gelombang kekecewaan kini menjelma tuntutan. Rakyat meminta pemerintah pusat membatalkan kenaikan gaji anggota DPR RI dan para menteri. Menurut Sutan, uang negara justru terbuang untuk biaya operasional elite, sementara hasil kerja membuat rakyat makin sengsara.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa suara di daerah mulai terdengar: sebagian masyarakat kecewa hingga ingin melepaskan diri dari NKRI karena merasa hanya menjadi penonton atas kekayaan alamnya yang habis dijual tanpa memberi kesejahteraan lokal.
Catatan Romantis Hukum Pajak
Bagi Sutan, pajak sejatinya adalah wujud cinta rakyat pada negara—sumbangan tulus demi pembangunan. Namun ketika cinta itu dikhianati oleh keserakahan kebijakan, maka gugatan rakyat adalah konsekuensi hukum yang sah.
“Pajak harus romantis: lahir dari keadilan, bukan dari paksaan. Negara hadir untuk mengayomi, bukan menindas. Jika tidak, rakyat akan memilih jalan lain untuk mempertahankan kehidupannya,” pungkas Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM)
