JAKARTA | BELUPOS.Com) — Menyuarakan Suara Rakyat Untuk Nusantara
Korupsi masih menjadi luka terbuka bangsa. Dari meja birokrat hingga kursi parlemen, praktik gelap ini kerap berlangsung dengan rapi, bahkan berjamaah. Hal inilah yang disorot Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum dan ekonomi, ketika menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan media di Jakarta.
Dengan nada tegas, ia menegaskan pentingnya keberanian Presiden RI, Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto, untuk berdiri di garda depan pemberantasan korupsi.
“Bila ada oknum pejabat negara dari tingkat bawah hingga elit tertinggi melakukan korupsi, maka jangan kebal hukum. Silakan dibongkar, hukum seberat-beratnya, dan sita kekayaan hasil korupsinya,” ujar Sutan Nasomal.
Ia mengingatkan, selama hukum masih tajam ke bawah namun tumpul ke atas, Indonesia sulit untuk maju. Rakyat jangan dijadikan “sapi perahan” yang memperkaya segelintir pejabat, sementara mayoritas hidup dalam kesulitan.
Prof. Sutan menyebut, negara kehilangan ribuan triliun rupiah akibat para “tikus berdasi” yang berkelompok. Ia menilai KPK tidak boleh dilemahkan, bahkan perlu diperkuat dengan satgas khusus pengawasan pencucian uang.
“Oknum yang didorong partai agar duduk di kursi kekuasaan harus diawasi. Jangan sampai ruang-ruang proyek dan program negara hanya jadi pesta korupsi berjamaah yang tidak tersentuh hukum,” tegasnya.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap hukum kini hampir hilang. Reformasi total di kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman mutlak diperlukan agar tidak ada lagi aparat yang membekingi koruptor.
Harapan publik, lanjutnya, kini bertumpu pada ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak elit-elit berjamaah yang merampok uang negara.
“Kalau Presiden RI berani melawan para oknum elit itu, maka ekonomi Indonesia akan maju, hukum bersih dari mafia, dan rakyat bisa bangkit dari jerat kemiskinan,” pungkas Sutan Nasomal.
Saat ini, kata dia, lebih dari 70 persen rakyat hidup dalam kesulitan ekonomi, sementara para koruptor bebas merampok tanpa takut hukum.
