ATAMBUA | BELUPOS.COM – Kehadiran angkutan berbasis aplikasi Maxim di Kota Atambua semakin mewarnai denyut mobilitas masyarakat. Layanan transportasi yang menawarkan kecepatan dan kemudahan itu mendapat sambutan positif dari warga.
Namun, di balik kemudahan tersebut, pemerintah daerah mulai menyoroti satu persoalan mendasar: legalitas operasional.
Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) menegaskan akan melakukan penertiban terhadap angkutan Maxim apabila pengelolanya tidak segera mengurus izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robert Mali, didampingi Kepala Bidang Perhubungan, Dominik Mali, dalam rapat koordinasi penanganan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), Kamis (12/11/2026).
Rapat berlangsung di Rumah Makan Sambal, Jalan Diponegoro, Kelurahan Tulamalae, Atambua, Nusa Tenggara Timur.
Dalam kesempatan itu, Robert mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan langsung dengan penanggung jawab atau operator Maxim di Kabupaten Belu. Pertemuan tersebut bertujuan mendorong pengelola segera memenuhi persyaratan perizinan sebelum pemerintah mengambil langkah penertiban.
> “Kami sudah melakukan tatap muka dengan penanggung jawab pengelola atau operator Maxim di Kabupaten Belu agar segera mengurus izin operasionalnya,” kata Robert Mali.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan persoalan perizinan berlarut-larut. Apabila imbauan tersebut tidak diindahkan, DLHP Kabupaten Belu akan mengambil langkah penertiban dalam waktu dekat.
Antara kemudahan dan kepatuhan
Menjamurnya angkutan Maxim di Atambua menjadi bagian dari perubahan pola transportasi masyarakat perkotaan. Melalui layanan berbasis aplikasi, warga kini memiliki alternatif perjalanan yang relatif cepat dan mudah diakses.
Kehadiran layanan ini tentu memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari. Namun, pertumbuhan layanan transportasi tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan tingginya permintaan pasar.
Ada aturan yang harus dipenuhi, ada perizinan yang wajib diperhatikan, serta ada tanggung jawab penyelenggara angkutan terhadap ketertiban dan keselamatan pengguna jalan.
Karena itu, pemerintah daerah memandang pengaturan operasional Maxim sebagai langkah penting agar perkembangan transportasi berbasis aplikasi tetap berjalan seiring dengan regulasi yang berlaku.
Persoalannya bukan semata-mata menerima atau menolak kehadiran Maxim. Lebih dari itu, bagaimana layanan transportasi modern tersebut dapat tumbuh secara tertib, memiliki kepastian hukum, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Belu berharap pengelola Maxim segera menindaklanjuti kewajiban perizinan sebelum langkah penertiban dilaksanakan.
Sebab, kemajuan transportasi di Atambua semestinya tidak hanya diukur dari kemudahan masyarakat mendapatkan kendaraan, tetapi juga dari kepatuhan setiap penyelenggara terhadap aturan.
Di tengah perubahan wajah transportasi kota perbatasan ini, kemudahan layanan dan ketertiban hukum harus berjalan beriringan.













