Oleh: Agustinus Bobe, S.H., M.H.
Pakar Hukum Pidana Pers dan Pemerhati Hukum Tata Negara
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka persoalan baru dalam perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Bukan semata-mata tentang siapa yang akan menggantikan kursi Wakil Presiden, melainkan tentang bagaimana konstitusi menempatkan kedaulatan rakyat ketika sebuah jabatan yang diperoleh melalui pemilihan langsung harus diisi melalui mekanisme perwakilan politik.
Persoalan ini semakin menarik setelah Rismon Hasiholan Sianipar melontarkan kritik bahwa siapa pun yang nantinya menggantikan Gibran bukanlah pilihan langsung rakyat, melainkan hasil kompromi politik di parlemen. Bahkan, ia menyebut proses tersebut sebagai bentuk sabotase terhadap suara rakyat.
Pernyataan itu bukan sekadar kritik terhadap pergantian seorang pejabat negara. Di dalamnya terdapat pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara mandat elektoral, kedaulatan rakyat, dan kewenangan lembaga negara.
Namun, apakah benar penggantian Wakil Presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan sabotase demokrasi?
Untuk menjawabnya, persoalan ini tidak boleh hanya dibaca melalui kacamata politik praktis. Konstitusi harus ditempatkan sebagai titik tolak utama.
mandat rakyat tidak boleh dipisahkan dari konstitusi
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan:
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Rumusan tersebut mengandung dua prinsip penting. Pertama, rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus berjalan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan konstitusi.
Artinya, kedaulatan rakyat tidak selalu diwujudkan melalui pemungutan suara langsung dalam setiap pengambilan keputusan kenegaraan.
Dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, rakyat memberikan mandat melalui pemilu, sementara lembaga-lembaga negara menjalankan kewenangannya berdasarkan UUD 1945.
Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Ketentuan ini menjadi dasar legitimasi elektoral pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
Akan tetapi, konstitusi juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden sebelum masa jabatan berakhir.
Di sinilah Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar hukum yang menentukan.
pasal 8 ayat (2) bukan ruang politik tanpa batas
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Ketentuan tersebut secara tegas memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon, sedangkan MPR memiliki kewenangan memilih salah satu di antaranya.
Dengan demikian, mekanisme penggantian Wakil Presiden melalui MPR bukan sesuatu yang diciptakan secara mendadak oleh kepentingan partai politik. Mekanisme itu merupakan desain konstitusional yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.
Ketentuan tersebut juga diperinci dalam Pasal 46 dan Pasal 47 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah.
Namun, adanya dasar konstitusional tidak berarti seluruh proses politik di belakangnya otomatis bebas dari persoalan.
Kewenangan Presiden mengusulkan dua nama bukanlah cek kosong untuk melakukan transaksi politik. Demikian pula, kewenangan MPR memilih bukanlah legitimasi untuk mengabaikan kepentingan bangsa dan prinsip akuntabilitas publik.
Konstitusi memberikan kewenangan, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab.
di sinilah kritik rismon perlu diuji
Rismon memiliki satu titik argumentasi yang patut diperhatikan: rakyat tidak memberikan suara langsung kepada calon pengganti Gibran melalui pemilihan umum.
Secara faktual, hal tersebut benar.
Wakil Presiden pengganti tidak dipilih melalui pemungutan suara nasional seperti pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2024. Ia dipilih melalui mekanisme MPR berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Akan tetapi, menyebut mekanisme tersebut sebagai sabotase suara rakyat memerlukan pembuktian dan argumentasi yang lebih jauh.
Dalam hukum tata negara, harus dibedakan antara tidak adanya pemilihan langsung dengan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat.
Keduanya bukan persoalan yang identik.
Tidak dipilih langsung tidak serta-merta berarti tidak memiliki legitimasi hukum. Sebab, legitimasi hukum calon pengganti bersumber dari kewenangan konstitusional yang diberikan kepada Presiden dan MPR.
Sebaliknya, legalitas prosedural juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang kritik publik.
Masyarakat tetap memiliki hak mempertanyakan siapa calon yang diajukan, apa kapasitasnya, bagaimana integritasnya, dan apakah proses pemilihannya berlangsung secara transparan.
Dengan demikian, kritik Rismon dapat ditempatkan sebagai peringatan politik mengenai jarak antara mandat elektoral dan mekanisme pengisian jabatan. Namun, istilah sabotase tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum hanya berdasarkan kenyataan bahwa pemilihan dilakukan melalui MPR.
presiden mengusulkan, mpr memilih, rakyat mengawasi
Ada satu persoalan yang justru harus menjadi perhatian publik.
Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden. MPR kemudian memilih salah satu calon tersebut.
Artinya, ruang penentuan calon berada pada Presiden, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.
Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi kebutuhan konstitusional yang tidak boleh diabaikan.
Publik berhak mengetahui rekam jejak kedua calon, kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman kenegaraan, serta pertimbangan objektif yang mendasari pengusulan mereka.
MPR juga harus menjelaskan pertimbangan kelembagaan dalam menentukan pilihan.
Jangan sampai proses pengisian jabatan Wakil Presiden berubah menjadi arena pembagian kekuasaan antarkelompok politik yang hanya mengutamakan kepentingan koalisi.
Sebab, Wakil Presiden bukan jabatan milik partai politik, bukan pula hadiah bagi kelompok pendukung pemerintah. Jabatan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan kekuasaan negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
jangan samakan pengunduran diri dengan pemakzulan
Persoalan lain yang harus diperjelas ialah perbedaan antara pengunduran diri dan pemakzulan.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan alasan-alasan konstitusional tertentu.
Proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR dengan tahapan serta persyaratan yang ditentukan konstitusi.
Sementara itu, pengunduran diri merupakan tindakan pejabat yang menyatakan berhenti dari jabatannya.
Keduanya memiliki dasar, proses, dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Karena itu, pengunduran diri tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai pengakuan atas suatu pelanggaran hukum. Demikian pula, tidak boleh ada kesimpulan bahwa seluruh persoalan hukum atau politik yang sebelumnya diperdebatkan telah selesai hanya karena seorang pejabat menyatakan mundur.
Dalam konteks Gibran, penyerahan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026 merupakan perkembangan politik dan ketatanegaraan yang harus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Status dan akibat hukum kekosongan jabatan tetap harus dipastikan melalui proses ketatanegaraan yang berlaku.
solusi: demokrasi harus diperkuat, bukan melawan konstitusi
Jika mekanisme penggantian Wakil Presiden melalui MPR dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kehendak langsung rakyat, jalan keluarnya bukan dengan menyatakan bahwa ketentuan konstitusi tersebut tidak sah.
Solusinya adalah melakukan evaluasi dan pembaruan hukum secara konstitusional.
Ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan.
Pertama, transparansi pencalonan.
Presiden harus menyampaikan alasan objektif dalam mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Rekam jejak, integritas, pengalaman, dan kapasitas calon perlu diketahui masyarakat sebelum pemilihan di MPR.
Kedua, penguatan akuntabilitas MPR.
Pemilihan harus berlangsung melalui proses yang terbuka, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anggota MPR harus menjelaskan dasar pertimbangannya kepada publik.
Ketiga, partisipasi masyarakat.
Organisasi masyarakat sipil, akademisi, perguruan tinggi, dan kelompok profesional perlu diberikan ruang menyampaikan pandangan terhadap calon yang diajukan. Partisipasi ini bukan hak veto, melainkan instrumen pengawasan demokratis.
Keempat, evaluasi konstitusional.
Apabila masyarakat menghendaki agar pengganti Wakil Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat, gagasan tersebut dapat dibahas melalui perubahan UUD 1945 berdasarkan Pasal 37.
Namun, perubahan tersebut harus dikaji secara menyeluruh agar tidak menciptakan kekosongan kekuasaan, konflik kewenangan, atau pemilihan ulang yang berulang kali membebani negara.
Pengaturan baru juga harus memastikan bahwa pengisian kekosongan jabatan tetap dapat berlangsung cepat dan menjamin kesinambungan pemerintahan.
penutup: kedaulatan rakyat bukan milik elite politik
Pada akhirnya, persoalan pengganti Gibran bukan hanya tentang siapa yang akan duduk di kursi Wakil Presiden. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana negara menjaga keseimbangan antara mandat rakyat, kewenangan konstitusional, dan tanggung jawab politik.
Pernyataan Rismon tentang sabotase suara rakyat layak ditempatkan sebagai kritik yang mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur kelembagaan. Namun, kritik tersebut juga harus tunduk pada pengujian hukum dan fakta konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar bagi MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Karena itu, proses tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai sabotase hanya karena tidak dilakukan melalui pemilihan langsung.
Tetapi, pemerintah, Presiden, dan MPR juga tidak boleh menggunakan legalitas konstitusi sebagai tameng untuk menghindari pengawasan publik.
Konstitusi memberikan kewenangan kepada lembaga negara, tetapi kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.
Sebab, demokrasi bukan sekadar siapa yang memiliki suara terbanyak di ruang parlemen. Demokrasi juga menyangkut bagaimana kekuasaan dijalankan secara terbuka, bertanggung jawab, dan tidak menjauh dari kepentingan rakyat.
Jangan sampai konstitusi hanya dijadikan dasar untuk memperoleh kekuasaan, tetapi dilupakan ketika kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan.
Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Konstitusi adalah jalan pelaksanaannya. Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.













