Berita UtamaKesehatanLensa Perbatasan

Ketua DPRD Belu Tekankan BSPS Tepat Sasaran dan Terintegrasi Pemberdayaan Ekonomi

31
×

Ketua DPRD Belu Tekankan BSPS Tepat Sasaran dan Terintegrasi Pemberdayaan Ekonomi

Sebarkan artikel ini

ATAMBUA | BELUPOS.Com– Keberhasilan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak semestinya berhenti pada berdirinya rumah layak huni. Lebih dari itu, bantuan pemerintah harus mampu memastikan masyarakat memiliki kesiapan ekonomi untuk menyelesaikan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Pesan tersebut ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang, dalam Rapat Koordinasi dan Pengendalian (Rakordal) Program BSPS Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wanita Bete Lalenok, Senin (16/11/2026).

Dalam forum tersebut, Theodorus menyoroti persoalan kemampuan ekonomi sebagian penerima bantuan yang masih mengalami kesulitan menyelesaikan pembangunan rumah, meskipun telah memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta.

Menurutnya, ketepatan sasaran program harus menjadi perhatian utama. Penetapan calon penerima tidak cukup hanya didasarkan pada kelengkapan administrasi dan kondisi fisik rumah, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi, kesiapan, serta kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan secara mandiri.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada pencapaian angka atau target pembangunan semata, sementara persoalan mendasar yang dihadapi penerima bantuan belum terselesaikan.

> “Jangan hanya mengejar angka agar terlihat berhasil. Kita harus memastikan masyarakat benar-benar siap menerima bantuan dan mampu menyelesaikan rumahnya,” tegasnya.

Theodorus juga mendorong agar program BSPS tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penerima yang berhasil menyelesaikan pembangunan rumah perlu memperoleh peluang intervensi lanjutan melalui bantuan sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun pengembangan usaha mikro dan kecil.

Dukungan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menempati rumah yang lebih layak, tetapi juga memiliki sumber penghasilan untuk menopang kehidupan keluarga.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mempertimbangkan alokasi anggaran pendamping melalui APBD guna meningkatkan kualitas rumah penerima manfaat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Belu, Jules Constantyn C. M. A. Ando, S.E., M.M., menjelaskan bahwa Rakordal menjadi ruang koordinasi untuk merumuskan strategi percepatan pelaksanaan BSPS sekaligus mempersiapkan intervensi lanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.

Menurut Ando, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Aspek sanitasi, pekerjaan, dan pendapatan keluarga juga harus menjadi bagian dari pendekatan penanganan kemiskinan secara terpadu.

Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas perangkat daerah agar setiap penerima BSPS memperoleh dukungan sesuai kebutuhan, kondisi, dan potensi ekonomi masing-masing.

Ia juga mengusulkan pelibatan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta personel TNI yang bertugas di wilayah perbatasan dalam proses wawancara dan asesmen calon penerima bantuan.

Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan mempercepat pendataan, memperkuat validasi calon penerima, serta memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pengawasan dan pendampingan selama proses pengerjaan juga diperlukan agar pembangunan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan.

Pada akhirnya, keberhasilan BSPS di Kabupaten Belu tidak semata-mata tercermin dari jumlah rumah yang dibangun, melainkan dari perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Rumah yang layak harus menjadi fondasi bagi keluarga untuk hidup lebih sehat, produktif, dan mandiri. Di kawasan perbatasan, pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *