ATAMBUA |BELUPOS.Com– Jalan raya bukan sekadar ruang bagi kendaraan untuk melintas. Di balik deru mesin truk yang mengangkut barang, terdapat persoalan keselamatan, ketahanan infrastruktur jalan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga tanggung jawab pemerintah dalam melindungi pengguna jalan lainnya.
Persoalan itulah yang kini mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mulai Januari 2027, pemerintah daerah berencana memberlakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), yakni kendaraan yang memiliki dimensi dan muatan melebihi ketentuan.
Langkah tersebut diawali melalui sosialisasi dan rapat koordinasi lintas instansi yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Kamis (12/11/2026), di Rumah Makan Sambel, Jalan Ponegoro, Tulamalae, Atambua.
Suasana pertemuan itu mempertemukan sejumlah unsur yang nantinya akan bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Mulai dari aparat kepolisian, jajaran perhubungan, pengelola terminal, Organda, Samsat, Satpol PP, hingga kalangan pengusaha.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robert Mali, membuka kegiatan tersebut didampingi Kepala Bidang Perhubungan, Domi Mali.
Dalam arahannya, Robert menegaskan bahwa sosialisasi ini bukan semata-mata untuk menyampaikan rencana pemberlakuan aturan, melainkan membangun pemahaman bersama agar seluruh pihak mengetahui tanggung jawab dan perannya masing-masing.
> “Sosialisasi ini dimaksudkan agar semua pihak dapat mengetahui kebijakan yang akan diberlakukan. Kami juga perlu berkoordinasi dengan instansi penegak hukum sehingga ada sinkronisasi dalam bertindak di lapangan, sekaligus membangun kolaborasi dan sinergi dengan para pengusaha serta Organda,” ujar Robert.
Menurutnya, penerapan kebijakan ODOL di Kabupaten Belu membutuhkan kesiapan bersama. Pengawasan dan penindakan tidak dapat berjalan sendiri tanpa koordinasi antarlembaga serta komunikasi yang baik dengan para pemilik kendaraan dan pelaku usaha transportasi.
Robert menjelaskan, kebijakan pengendalian kendaraan ODOL telah diberlakukan secara nasional sejak 2017. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Belu belum berjalan sebagaimana mestinya.
Karena itu, sosialisasi kali ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mempersiapkan penerapan kebijakan tersebut melalui koordinasi lintas instansi, Organda, dan kalangan pengusaha.
Kegiatan tersebut sekaligus menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II NTT Nomor A.J.307/I/01/BPTD Kelas II NTT/2026 tertanggal 19 Oktober 2026, perihal penguatan pengawasan dan penindakan ODOL.
Sejumlah instansi dan organisasi turut mengambil bagian dalam rapat koordinasi tersebut, yakni Polres Belu, UPTD II Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Terminal Barang Internasional (TBI) Motaain, Organda Belu, UPTD Samsat Belu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kadin, serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ODOL bukan hanya urusan teknis perhubungan. Ada kepentingan keselamatan pengguna jalan, keberlangsungan usaha transportasi, kesiapan fasilitas pendukung, dan kepastian hukum yang harus diperhitungkan secara bersamaan.
Suara pengusaha: jangan sampai aturan memicu benturan
Di tengah semangat pemerintah daerah mempersiapkan penertiban, Organda Belu mengingatkan pentingnya kesiapan teknis dan komunikasi sebelum kebijakan benar-benar diterapkan.
Ketua Organda Belu, Drs. Edmundus Sillan, menyambut positif sosialisasi tersebut. Baginya, pengendalian kendaraan ODOL merupakan langkah yang baik dan bermanfaat. Namun, pemberlakuannya perlu didahului pembahasan lebih mendalam bersama pemilik kendaraan dan para pengusaha.
Ia menilai sejumlah aspek mendasar harus dipastikan terlebih dahulu, terutama ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas penimbangan kendaraan, standar kondisi jalan, serta kejelasan regulasi dan sanksi hukum pidana.
> “Apa yang disosialisasikan ini sangat baik dan bermanfaat. Namun, sebelum diberlakukan, perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan pemilik kendaraan dan para pengusaha. Kita harus membicarakan kesiapan sarana dan prasarana, timbangan kendaraan, standar jalan, regulasi, serta sanksi hukumnya,” kata Edmundus.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak dipersiapkan dan dikomunikasikan secara baik berpotensi menimbulkan persoalan ketika diterapkan di lapangan.
> “Kalau ini tidak dipersiapkan dan dikomunikasikan secara baik, akan terjadi benturan di lapangan,” tegasnya.
Peringatan Organda tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Sebab, keberhasilan penertiban ODOL tidak hanya ditentukan oleh keberanian melakukan pemeriksaan dan penindakan, tetapi juga oleh kesiapan perangkat pendukung serta pemahaman masyarakat transportasi terhadap aturan yang berlaku.
Menata jalan, membangun kepatuhan
Rencana pemberlakuan pengawasan dan penindakan ODOL pada Januari 2027 kini menjadi pekerjaan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Belu.
Pemerintah daerah dihadapkan pada dua kepentingan yang harus berjalan seimbang: menegakkan ketentuan keselamatan transportasi sekaligus memastikan pelaku usaha memahami kewajiban dan konsekuensi hukum dari aktivitas kendaraan angkutan.
Di wilayah perbatasan seperti Belu, keberadaan kendaraan angkutan barang memiliki peran penting dalam menggerakkan distribusi kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Karena itu, penertiban tidak boleh dipahami sebagai upaya menghambat kegiatan usaha, melainkan membangun sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan bertanggung jawab.
Januari 2027 akan menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana koordinasi yang dibangun dalam ruang sosialisasi dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata di jalan raya.
Sebab, jalan yang aman tidak cukup hanya dibangun dengan aspal dan beton. Ia juga membutuhkan kepatuhan, pengawasan yang konsisten, fasilitas yang memadai, serta penegakan hukum yang adil bagi semua pihak.
(L-24)













