JAKARTA | BELUPOS.COM – Sebuah dasi merah menjadi perhatian di tengah peristiwa politik nasional yang mengejutkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang selama ini kerap tampil mengenakan dasi biru, justru memilih dasi merah ketika menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Kamis (12/11/2026).
Pilihan warna itu segera menjadi bahan perbincangan. Di balik penampilan formal dengan jas hitam dan kemeja putih, dasi merah yang dikenakan Gibran seolah menghadirkan pertanyaan tersendiri tentang pesan simbolik di tengah keputusan politik besar yang sedang berlangsung.
Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis, Agung Baskoro, melihat pilihan warna tersebut memiliki sejumlah kemungkinan makna. Menurutnya, merah dapat dimaknai sebagai simbol keberanian, tetapi juga dapat merepresentasikan kemarahan dan kekecewaan.
“Merah itu bisa karena kemeja juga putih, merah-putih seperti warna bendera kita,” kata Agung.
“Merah ini juga lekat dengan simbol keberanian, ya kemarahan, kekecewaan dan seterusnya,” tambahnya.
Namun, makna di balik pilihan dasi tersebut tetap menjadi ruang interpretasi. Tidak ada keterangan resmi dari Gibran yang menyatakan bahwa warna merah itu sengaja dipilih untuk menyampaikan pesan politik tertentu.
Jokowi: Jabatan Itu Hanya Sementara
Di tengah perhatian publik terhadap keputusan putra sulungnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah.
Jokowi menanggapi pengunduran diri Gibran dengan tenang. Ia menyebut dinamika dalam jabatan politik merupakan sesuatu yang biasa terjadi.
“Ya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa,” ujar Jokowi, Kamis (12/11/2026).
Sebagai seorang ayah, Jokowi mengaku telah menyampaikan pesan kepada Gibran agar memahami bahwa jabatan politik bukanlah sesuatu yang permanen.
“Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara. Jabatan itu adalah sementara,” ungkapnya.
Pesan tersebut menjadi salah satu pernyataan yang mendapat perhatian publik. Di tengah perubahan perjalanan politik anaknya, Jokowi mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang memiliki batas waktu, bukan segala-galanya dalam kehidupan politik.
Meski Gibran memutuskan berhenti dari jabatan Wakil Presiden, Jokowi menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan.
“Kami tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Ya, itu saja,” tegas Jokowi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Jokowi ingin menempatkan dinamika politik sebagai bagian dari perjalanan pemerintahan, sementara kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wapres
Sementara itu, surat pengunduran diri Gibran telah diterima langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam surat tertanggal 12 November 2026 tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Keputusan itu, sebagaimana tertulis dalam suratnya, diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Gibran juga menyampaikan bahwa keputusan tersebut sebelumnya telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 dan 11 November 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa surat pengunduran diri tersebut tidak mencantumkan alasan spesifik. Gibran hanya meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan MPR menggelar rapat pimpinan dan menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026), pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut akan membahas sejumlah agenda, antara lain penetapan jadwal sidang paripurna, penyampaian surat kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden, pembentukan tim verifikasi calon, serta pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan ketetapan MPR.
Muzani menyebutkan, sesuai ketentuan konstitusi, proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan harus ditindaklanjuti paling lambat dalam waktu 60 hari.
Di tengah berbagai tafsir politik mengenai keputusan Gibran, satu pesan Jokowi menjadi penutup yang menarik: jabatan boleh datang dan pergi, tetapi keberpihakan terhadap kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas.
Sebab, dalam perjalanan politik sebuah bangsa, yang pada akhirnya dinilai bukan semata-mata siapa yang pernah menduduki jabatan, melainkan bagaimana amanah itu dijalankan untuk kepentingan masyarakat.













