Oleh: Dr. Drs. Agustinus Bere, M.Ec.Dev., M.A.
Dosen Tetap STISIP Fajar Timur Atambua
Ketika Dana Desa Kehilangan Arah, Pelayanan Publik Menjadi Korban
Persoalan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Belu tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Temuan legislasi DPRD Kabupaten Belu tahun 2026 yang mengindikasikan sekitar 70 persen desa menghadapi persoalan hukum dan maladministrasi terkait pengelolaan anggaran desa merupakan alarm serius bagi masa depan tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput.
Angka tersebut, apabila ditindaklanjuti dan terkonfirmasi melalui pemeriksaan yang berwenang, menunjukkan adanya kerentanan sistemik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Persoalannya bukan semata-mata tentang kemampuan aparat desa menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, melainkan menyangkut integritas birokrasi, efektivitas pengawasan, transparansi anggaran, serta tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap rupiah uang publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari perspektif administrasi publik, fenomena ini perlu dibedah melalui dua dimensi utama, yakni krisis tata kelola pemerintahan desa (village governance crisis) dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.
Sebab, ketika pengelolaan anggaran desa tidak berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum, masyarakatlah yang pertama kali merasakan akibatnya.
Pembangunan infrastruktur dapat terhambat, pemberdayaan ekonomi masyarakat kehilangan daya dorong, program peningkatan kesejahteraan tidak mencapai sasaran, dan pelayanan dasar berpotensi mengalami kemunduran.
Dengan demikian, persoalan dana desa sesungguhnya bukan hanya persoalan administrasi keuangan, tetapi juga persoalan keadilan sosial.
Tiga Akar Persoalan Tata Kelola Pemerintahan Desa
Dalam perspektif ilmu administrasi publik dan tata kelola pemerintahan, tingginya indikasi maladministrasi dan persoalan hukum dalam pengelolaan anggaran desa dapat ditelusuri melalui sedikitnya tiga faktor mendasar.
Pertama, rendahnya literasi regulasi dan kompetensi manajerial aparatur desa.
Pengelolaan keuangan desa memiliki kompleksitas regulasi yang menuntut kemampuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Tidak semua aparatur desa memiliki kapasitas yang memadai untuk mengikuti perkembangan regulasi tersebut. Keterbatasan pengetahuan administratif dan kompetensi teknis dapat menimbulkan kesalahan dalam proses pengelolaan keuangan desa.
Namun, perlu ditegaskan bahwa ketidakpahaman terhadap regulasi tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum. Harus dibedakan secara cermat antara kesalahan administratif, kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Dalam konteks hukum pidana, pembuktian unsur kesalahan, termasuk kesengajaan (mens rea) apabila dipersyaratkan oleh ketentuan pidana yang diterapkan, harus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa harus berjalan beriringan dengan penegakan disiplin dan tanggung jawab hukum.
Kedua, lemahnya pengawasan internal dan ketimpangan informasi.
Pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Inspektorat Daerah memiliki posisi strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa sesuai kewenangannya. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran pengawasan, serta luasnya wilayah kerja dapat menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh desa secara optimal.
Di sisi lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya menjadi salah satu pilar kontrol demokrasi di tingkat desa.
BPD tidak boleh hanya menjadi pelengkap struktur pemerintahan desa atau sekadar menyetujui dokumen perencanaan dan penganggaran. Lembaga ini harus menjalankan fungsi pengawasan secara independen, kritis, dan bertanggung jawab.
Hubungan patronase, kedekatan personal, maupun ketergantungan politik antara unsur BPD dan kepala desa tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol tersebut.
Jika pengawasan kehilangan independensi, penyimpangan berpotensi berlangsung tanpa koreksi yang memadai.
Ketiga, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran.
Partisipasi masyarakat merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan desa yang demokratis.
Musyawarah Desa (Musdes) semestinya menjadi ruang deliberasi publik, tempat masyarakat menyampaikan kebutuhan, menentukan prioritas pembangunan, serta mengawasi pelaksanaan program yang dibiayai melalui anggaran desa.
Namun, apabila Musdes hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban administratif, tanpa keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat secara substantif, partisipasi publik akan kehilangan makna.
Masyarakat tidak cukup hanya diundang menghadiri rapat. Mereka harus memperoleh akses terhadap informasi mengenai besaran anggaran, program yang dibiayai, lokasi pembangunan, pelaksana kegiatan, serta hasil realisasi anggaran.
Transparansi merupakan prasyarat bagi pengawasan sosial. Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat akan kesulitan mengetahui apakah anggaran desa benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama atau justru menyimpang dari tujuan awalnya.
Dana Desa Bukan Milik Penguasa Desa
Hal mendasar yang harus dipahami oleh setiap penyelenggara pemerintahan desa adalah bahwa anggaran desa bukan milik pribadi kepala desa maupun perangkat desa.
Anggaran tersebut merupakan instrumen pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik yang harus dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Prinsip ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi.
Dengan demikian, setiap kepala desa dan perangkatnya memiliki kewajiban moral, administratif, dan hukum untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berlangsung secara bertanggung jawab.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan proporsional. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, penanganannya harus diteruskan kepada aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, penegakan hukum juga harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Indikasi maladministrasi bukan otomatis tindak pidana korupsi. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan mekanisme hukum yang sah.
Empat Agenda Mendesak Reformasi Tata Kelola Desa di Belu
Menghadapi situasi tersebut, Kabupaten Belu membutuhkan langkah pembenahan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Pendekatan yang hanya mengandalkan penindakan setelah penyimpangan terjadi tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat sistemik.
Ada empat agenda strategis yang perlu segera dipertimbangkan.
Pertama, membangun pengawasan kolaboratif dan preventif.
Inspektorat Daerah perlu memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Belu, Polres Belu, serta instansi terkait dalam memberikan edukasi dan pendampingan pencegahan penyimpangan anggaran desa.
Pendampingan tersebut harus tetap berada dalam batas kewenangan masing-masing lembaga. Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah, sedangkan aparat penegak hukum melaksanakan fungsi penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan berkala, pemetaan risiko, dan evaluasi terhadap desa dengan tingkat kerawanan tinggi harus menjadi prioritas.
Kedua, memperkuat digitalisasi tata kelola keuangan desa.
Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) perlu dioptimalkan untuk meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi pencatatan, dan transparansi pengelolaan keuangan desa.
Digitalisasi bukan sekadar memindahkan pencatatan manual ke sistem elektronik. Lebih dari itu, sistem tersebut harus menjadi instrumen pengendalian yang memungkinkan transaksi keuangan ditelusuri, dokumen dipertanggungjawabkan, dan penyimpangan lebih cepat terdeteksi.
Pemerintah Kabupaten Belu juga perlu memastikan ketersediaan jaringan, perangkat, serta pelatihan teknis agar penerapan sistem digital tidak berhenti pada formalitas.
Ketiga, meningkatkan kualitas dan independensi pengawasan masyarakat.
Masyarakat harus diberikan ruang untuk mengawasi APBDes secara terbuka. Informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi kegiatan perlu disampaikan melalui media informasi desa yang mudah diakses.
BPD, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan organisasi masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam pengawasan pembangunan.
Pengawasan berbasis masyarakat (community-based monitoring) harus dikembangkan sebagai kekuatan kontrol sosial, bukan sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan pemerintahan desa.
Pemerintahan desa yang sehat bukan pemerintahan yang takut diawasi, melainkan pemerintahan yang berani membuka seluruh proses pengelolaan anggarannya kepada publik.
Keempat, mereformasi sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas aparatur desa.
Tenaga pendamping desa harus dioptimalkan perannya. Mereka tidak boleh hanya diposisikan sebagai pembantu penyusunan dokumen administrasi, tetapi harus mampu menjalankan fungsi fasilitasi, penguatan kapasitas, dan pengendalian kualitas pelaksanaan program pembangunan desa sesuai mandat dan kewenangannya.
Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pendamping desa memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami regulasi, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, serta pemberdayaan masyarakat.
Evaluasi kinerja pendamping desa juga harus dilakukan secara berkala dan objektif.
Meski demikian, tanggung jawab hukum atas pengelolaan keuangan tetap melekat pada pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsi pendampingan tidak boleh disalahartikan sebagai pemindahan tanggung jawab kepala desa atau perangkat desa kepada tenaga pendamping.
Belu Membutuhkan Pemerintahan Desa yang Akuntabel
Persoalan indikasi penyalahgunaan dan maladministrasi anggaran desa di Kabupaten Belu seharusnya menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Angka sekitar 70 persen yang muncul dalam temuan legislasi DPRD tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka statistik atau bahan perdebatan politik. Angka itu harus ditindaklanjuti melalui verifikasi, pemetaan persoalan, audit sesuai kewenangan, dan langkah pembenahan yang konkret.
Pemerintah Kabupaten Belu harus berani melakukan reformasi tata kelola desa secara serius. DPRD perlu menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten. Inspektorat harus memperkuat kapasitas pemeriksaan. BPD harus mengembalikan independensi pengawasan. Sementara masyarakat harus memperoleh akses yang memadai untuk mengawal setiap rupiah anggaran publik.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan desa tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang berhasil diserap atau banyaknya proyek yang tercatat dalam laporan pertanggungjawaban.
Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, membangun infrastruktur yang bermanfaat, dan menghadirkan keadilan bagi warga desa.
Sebab, dana desa diberikan untuk membangun kehidupan masyarakat, bukan untuk memperbesar kekuasaan segelintir orang.
Jika 70 persen desa benar-benar menghadapi persoalan tata kelola, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya akuntabilitas anggaran, melainkan masa depan pemerintahan desa dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Belu membutuhkan reformasi, bukan pembiaran. Membutuhkan pengawasan, bukan kompromi. Dan yang paling penting, membutuhkan pemerintahan desa yang bekerja untuk rakyat, bukan menjadikan anggaran rakyat sebagai ruang penyalahgunaan kekuasaan.







