ATAPUPU | BELUPOS.Com – Pelabuhan Atapupu menyimpan harapan besar di tengah rencana pemerintah membuka peluang perdagangan bebas di kawasan Timor Barat. Bagi pelaku kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan yang berada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), kebijakan tersebut bukan hanya kabar baik, melainkan peluang untuk menghidupkan aktivitas perdagangan lintas negara yang selama ini belum berkembang maksimal.
Di antara aktivitas bongkar muat yang terus berjalan, tersimpan sebuah harapan: suatu saat Pelabuhan Atapupu tidak hanya menjadi tempat persinggahan dan pemindahan barang, tetapi juga berkembang menjadi salah satu simpul perdagangan strategis Indonesia dengan Timor-Leste.
Harapan itu disampaikan Kepala Bongkar Muat Barang Pelabuhan Atapupu, Mozes Alex Uruilal, S.E., kepada media ini, Sabtu (31/10/2026).
Ia menyambut positif rencana pemerintah menjadikan Timor Barat sebagai wilayah perdagangan bebas. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi perkembangan Pelabuhan Atapupu, sekalipun masih terdapat keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung.
“Kita bersyukur kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Atapupu sampai hari ini terus berjalan dengan baik. Menyangkut program rencana pemerintah menjadikan Timor Barat sebagai wilayah perdagangan bebas, itu sebuah kabar yang bagus. Artinya, Pelabuhan Atapupu juga akan ikut merasakan dampak dari program pemerintah ini,” ujar Mozes.
Baginya, rencana tersebut merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, peluang besar itu harus diikuti dengan pembenahan berbagai fasilitas dan kemudahan pelayanan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Atapupu Berpeluang Menjadi Gerbang Perdagangan
Mozes berharap kebijakan perdagangan bebas dapat membuka ruang lebih luas bagi aktivitas bongkar muat barang dari dan menuju Dili maupun wilayah Timor-Leste secara keseluruhan melalui Pelabuhan Atapupu.
Selama ini, potensi pelabuhan tersebut belum sepenuhnya berkembang sesuai harapan. Keterbatasan fasilitas dan berbagai persoalan teknis masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan pemerintah.
Meski demikian, ia memandang rencana pemerintah sebagai langkah positif untuk membuka masa depan baru bagi kegiatan perdagangan di kawasan perbatasan.
Menurutnya, apabila pemerintah sungguh-sungguh mengembangkan sistem perdagangan lintas batas, Pelabuhan Atapupu harus ditempatkan sebagai bagian penting dari kebijakan tersebut.
Sebab, kemudahan perdagangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pelabuhan, tetapi juga oleh kepastian prosedur, efisiensi biaya, serta kelancaran administrasi di setiap pintu pemeriksaan.
Biaya Koordinasi Menjadi Persoalan
Di balik optimisme terhadap peluang perdagangan bebas, Mozes juga menyoroti persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah, yakni mekanisme pelayanan dan biaya koordinasi kendaraan pengangkut barang yang melintasi perbatasan Indonesia–Timor-Leste.
Ia menilai, pemerintah perlu membangun sistem pelayanan yang lebih sederhana dan transparan, baik pada portal pemeriksaan barang di Indonesia, termasuk Bea Cukai, maupun pada portal pemeriksaan di wilayah Timor-Leste.
Salah satu persoalan yang disorot berkaitan dengan pengurusan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk setiap kendaraan pengangkut barang.
Menurut keterangan yang diterimanya, terdapat biaya koordinasi yang dibebankan kepada kendaraan ketika melintasi kawasan perbatasan. Besaran biaya tersebut dinilai cukup besar dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar, mekanisme, serta ketentuan pembayarannya.
“Kalau per mobil dibuat PEB-nya, yang menjadi problem di batas adalah biaya koordinasi satu mobil yang ditagihkan. Yang saya dengar, itu cukup besar. Koordinasi itu artinya biaya di luar, yang tidak terduga, di luar ketentuan-ketentuan,” ungkap Mozes.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu dibicarakan secara terbuka agar tidak menjadi hambatan bagi para pengusaha yang menjalankan aktivitas perdagangan lintas negara.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya membangun kebijakan besar tentang perdagangan bebas. Kemudahan administrasi dan kepastian biaya di lapangan juga harus menjadi perhatian utama.
Pemerintah Diminta Duduk Bersama Pengusaha
Mozes berharap pemerintah melibatkan para pengusaha yang selama ini secara rutin mengirimkan barang melalui jalur perbatasan Indonesia–Timor-Leste.
Dialog langsung dinilai penting untuk mengetahui persoalan yang benar-benar dihadapi pelaku usaha, mulai dari pengurusan dokumen, pemeriksaan kendaraan, biaya pelayanan, hingga berbagai hambatan teknis dalam proses pengiriman barang.
“Kalau pemerintah serius, harus duduk sama-sama dengan pengusaha-pengusaha yang sering kali melewatkan barang di batas. Kalau kami tidak terlalu repot karena kami hanya bongkar muat saja. Tetapi banyak sekali hambatan-hambatan yang terhalang di batas itu,” tuturnya.
Ia mengakui bahwa pihaknya lebih banyak berkonsentrasi pada kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan. Namun, berbagai keluhan mengenai hambatan di kawasan perbatasan yang didengarnya menunjukkan perlunya pembenahan pelayanan secara menyeluruh.
Bagi Mozes, keberhasilan program perdagangan bebas tidak boleh hanya diukur dari besarnya rencana investasi atau pembangunan infrastruktur. Kemudahan bagi pengusaha dan kelancaran arus barang juga harus menjadi ukuran keberhasilan kebijakan tersebut.
Peluang Besar Membutuhkan Kepastian Pelayanan
Rencana menjadikan Timor Barat sebagai wilayah perdagangan bebas membuka harapan baru bagi kawasan perbatasan Indonesia–Timor-Leste. Pelabuhan Atapupu memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam perkembangan tersebut, terutama dalam mendukung aktivitas bongkar muat dan perdagangan lintas negara.
Namun, peluang itu membutuhkan persiapan yang matang. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan fasilitas, menyederhanakan prosedur, memperjelas seluruh komponen biaya, serta membangun koordinasi lintas instansi dengan melibatkan pelaku usaha.
Sebab, perdagangan lintas negara tidak hanya membutuhkan gerbang yang terbuka, tetapi juga sistem pelayanan yang memberikan kepastian kepada setiap pengguna jasa.
Pelabuhan Atapupu kini menatap peluang baru. Harapannya sederhana, tetapi strategis: barang dapat bergerak lebih mudah, biaya lebih transparan, pelayanan lebih pasti, dan pengusaha memiliki ruang yang sehat untuk berkembang.
Dari pelabuhan di pesisir utara Kabupaten Belu itu, masa depan perdagangan perbatasan membutuhkan lebih dari sekadar janji pembangunan. Ia membutuhkan kebijakan yang hadir hingga ke lapangan.
BELU POS – Tapal Batas NKRI, Menyuarakan Suara Rakyat dari Perbatasan untuk Dunia.
