Berita UtamaEksisHukum & KriminalKesehatanPariwisataPendidikanPolitikwarta Kota

53.971 Rumah Rusak, Data Menjadi Fondasi Pemulihan

35
×

53.971 Rumah Rusak, Data Menjadi Fondasi Pemulihan

Sebarkan artikel ini

SIKKA|BELUPOS.Com — Di tengah rumah-rumah yang retak, dinding yang runtuh, dan keluarga yang masih bertahan dalam ketidakpastian, satu pekerjaan berjalan tanpa banyak suara: menghitung kerusakan.

Delapan hari setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 53.971 unit rumah mengalami kerusakan di tujuh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Angka itu bukan sekadar deretan angka dalam laporan. Di balik setiap rumah terdapat keluarga, ruang hidup, kenangan, dan harapan yang ikut terguncang.

Karena itu, BNPB memperkuat pendataan kerusakan rumah secara paralel dengan penanganan fase tanggap darurat. Langkah tersebut dilakukan sesuai arahan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., agar kebutuhan masyarakat dapat dikenali sejak dini dan menjadi dasar bagi tahapan pemulihan berikutnya.

“Pendataan bukan sekadar mencatat jumlah rumah yang rusak. Di balik setiap angka ada keluarga yang membutuhkan kepastian tentang bagaimana kehidupan mereka akan dilanjutkan.”

53.971 Rumah dalam Tujuh Kabupaten

Berdasarkan pembaruan data pada hari kedelapan, Sabtu (22/8), dari 53.971 rumah yang mengalami kerusakan, sebanyak 19.006 unit masuk kategori rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.

Kerusakan tersebar di tujuh kabupaten terdampak.

Di Nagekeo, tercatat 4.829 rumah rusak, terdiri dari 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan.

Ende mencatat 3.953 rumah rusak, dengan 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan.

Di Manggarai, sebanyak 7.045 rumah terdampak, terdiri dari 3.582 rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan.

Kerusakan terbesar tercatat di Manggarai Timur, dengan 17.039 rumah. Dari jumlah itu, 6.713 rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.

Sementara Manggarai Barat mencatat 9.402 rumah rusak, terdiri dari 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan.

Di Ngada, terdapat 8.129 rumah rusak, dengan rincian 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.

Adapun Sikka mencatat 3.574 rumah rusak, terdiri dari 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.

Namun, BNPB menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara.

“Setiap angka harus diuji kembali di lapangan agar data yang menjadi dasar kebijakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.”

Dari Angka Menuju Kepastian

Melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB telah menggelar tim di tujuh kabupaten terdampak untuk mempersiapkan proses verifikasi dan validasi.

Data sementara by name by address (BNBA) hingga tingkat desa telah diperoleh untuk Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.

Sementara itu, di Kabupaten Manggarai, proses penginputan masih berlangsung dan ditargetkan dapat diperoleh dalam satu hingga dua hari ke depan.

Di Nagekeo, verifikasi telah berlangsung selama dua hari oleh unsur pemerintah daerah dengan menggunakan instrumen pendataan BNPB.

Apabila hasil verifikasi dinyatakan valid, data tersebut selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah. Sebaliknya, jika hasil sampling BNPB menunjukkan adanya ketidaksesuaian, verifikasi ulang akan dilakukan.

Proses itu mungkin terdengar administratif. Namun, dalam situasi pascabencana, ketelitian pada lembar pendataan dapat menentukan siapa yang memperoleh dukungan dan kapan dukungan itu dapat diberikan.

Data Menentukan Langkah Berikutnya

Pendataan kerusakan rumah juga menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan diterjunkan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.

Khusus rumah kategori rusak berat, data tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.

“Data yang valid adalah jembatan antara kebutuhan masyarakat dan keputusan pemerintah. Karena itu, ketepatan pendataan menjadi bagian penting dari proses pemulihan.”

BNPB merencanakan bimbingan teknis (bimtek) bagi pemerintah daerah pada Selasa, 25 Agustus 2026. Setelah itu, proses verifikasi dan validasi kerusakan rumah akan dilanjutkan di masing-masing kabupaten terdampak.

Pemulihan Tak Menunggu Darurat Usai

Secara kontekstual, keputusan melakukan pendataan sejak fase tanggap darurat menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak seharusnya dimulai setelah keadaan benar-benar tenang. Justru ketika masyarakat masih berada dalam situasi darurat, pemerintah perlu mulai menyiapkan data untuk menentukan kebutuhan hunian, dukungan pemulihan, serta bentuk intervensi berikutnya. Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi. Data yang terlalu cepat tetapi tidak tervalidasi dapat melahirkan keputusan yang keliru; sebaliknya, data yang akurat memungkinkan bantuan diberikan secara lebih adil, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., sebelumnya menekankan pentingnya pendataan yang akurat sebagai fondasi untuk menentukan bentuk dan sasaran dukungan pemerintah kepada masyarakat terdampak.

Karena itu, pendataan tidak menunggu fase tanggap darurat berakhir. Ia berjalan beriringan dengan penyelamatan, pelayanan kesehatan, distribusi logistik, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Tanggap darurat menyelamatkan kehidupan hari ini. Pendataan yang akurat menyiapkan jalan agar kehidupan esok dapat dibangun kembali.”

BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus memperkuat sinergi agar penanganan berjalan dalam dua arah sekaligus: memastikan masyarakat tetap aman dan kebutuhan dasarnya terpenuhi, sembari menyiapkan fondasi pemulihan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Sebab rumah yang roboh dapat dibangun kembali. Dinding yang retak dapat diperbaiki. Tetapi bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal, yang paling mereka tunggu bukan sekadar bangunan baru.

Mereka menunggu kepastian.

Dan kepastian itu, setelah gempa meninggalkan puing-puingnya, kini sedang dimulai dari sebuah pekerjaan yang tampak sederhana tetapi menentukan: mencatat satu rumah, satu keluarga, satu alamat—agar tidak ada kehidupan yang hilang dari peta pemulihan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *