BETUN |BELUPOS.Com) —
Pagi belum sepenuhnya selesai ketika laut Abudenok membuka dirinya. Langit biru menghampar, angin cemara berdesir pelan, dan ombak bertepuk lirih seperti sedang memberi restu. Di ruang terbuka Pantai Cemara Abudenok, Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Selasa (23/12/2025), kekuasaan tidak dilantik di balik tembok dan gedung mewah—melainkan di hadapan alam dan rakyat menjadi saksi.
Di tempat itulah Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH berdiri. Dengan suara tenang namun tegas, ia melantik dan mengambil sumpah lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II-B. Pantai menjadi saksi: jabatan bukan hadiah, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada negara, tetapi juga kepada nurani.
Pelantikan ini bukan seremoni kosong. Ia adalah pesan simbolik—bahwa pemerintahan harus seterang langit Abudenok, selentur angin laut, dan setia kepada kepentingan publik.
Lima nama maju satu per satu, membawa riwayat, tanggung jawab, dan masa depan birokrasi Malaka:
- Henrina Lopo, S.STP., M.Si — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malaka.
- Kristina Hadiyani Ngadji, S.E., M.Ap — Sekretaris DPRD Kabupaten Malaka.
- Manfred Yohanes Laak, S.Pd., M.Si — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka.
- Lorens Lodewyk Haba, S.Pd., M.M — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka.
- Rosalia Yenni E. R. Lalo, S.H — Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Malaka.
Mereka berdiri sejajar, menghadap laut, menghadap tanggung jawab yang tak ringan.
Dalam sambutannya, Bupati SBS tidak berpanjang kata. Ia memilih tiga kalimat kunci—pendek, padat, dan menikam kesadaran birokrasi.
“Kerja harus sesuai aturan. Kerja harus berkualitas. Dan setiap pekerjaan harus benar-benar berguna bagi rakyat.”
Tiga kalimat itu jatuh seperti palu, namun juga seperti kompas. Tidak ada ruang bagi birokrasi yang malas, tidak ada toleransi untuk kerja asal-asalan, dan tidak ada pembenaran bagi jabatan yang lupa tujuan.
Bagi SBS, pelantikan ini bukan sekadar mengisi kursi kosong. Ini adalah peneguhan etika kekuasaan. Ia meminta para pejabat memahami tugas dan fungsi secara utuh, bukan sekadar hafal uraian jabatan, tetapi mampu menerjemahkan visi dan misi pembangunan Malaka menjadi program yang menyentuh hidup warga—dari sekolah, jalan, hingga kesejahteraan sosial.
Pantai Abudenok pagi itu seperti panggung film. Kamera imajiner menangkap laut yang luas, para pejabat yang disumpah, dan seorang bupati yang berbicara tentang disiplin, kualitas, dan manfaat. Semua hadir dalam satu bingkai: pemerintahan yang ingin bekerja dengan akal sehat dan hati yang bersih.
Dengan dilantiknya lima pejabat strategis ini, Pemerintah Kabupaten Malaka berharap mesin birokrasi bergerak lebih solid dan sinergis. Namun lebih dari itu, publik berharap satu hal sederhana namun mendasar: jabatan yang benar-benar bekerja, bukan sekadar terlihat bekerja.
Di Pantai Abudenok, sumpah telah diucapkan. Alam telah menjadi saksi. Kini, waktu yang akan menguji: apakah tiga pesan SBS hanya bergema di antara cemara, atau benar-benar hidup dalam kebijakan dan pelayanan .
