OKI |BELUPOS.Com) –
Dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir kembali diguncang. Kali ini, bau busuk dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 5 Pedamaran menyeruak ke permukaan, menyingkap wajah buram birokrasi yang mestinya menjadi benteng keadilan.
Guru honorer—pahlawan tanpa tanda jasa yang menopang keberlangsungan sekolah dengan gaji minim—justru harus menelan pil pahit ketidakadilan. Lebih ironis lagi, ketidakadilan itu lahir dari kebijakan yang sarat nepotisme dan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala sekolah.
“Kalau penjaga sekolah hanya diberi Rp 500 ribu, sementara suami kepala sekolah yang baru diangkat langsung mendapat Rp 1,5 juta, di mana letak keadilannya? Ini jelas bentuk penghinaan terhadap jerih payah para honorer,” ungkap salah satu guru yang meminta namanya dirahasiakan.
Data yang dihimpun tim investigasi Forum Wartawan Pedamaran (FWP) menguak fakta memilukan. Penjaga sekolah yang seharusnya menerima gaji setara UMR Rp 1.650.000, hanya mendapat Rp 500.000. Para guru honorer pun, dengan solidaritas tinggi, menolak menandatangani serah terima gaji selama tiga bulan terakhir sebagai bentuk perlawanan.
Kontras dengan itu, suami kepala sekolah yang baru dua bulan diangkat tanpa proses seleksi transparan justru menerima gaji Rp 1.500.000. Lebih jauh, adik kandung kepala sekolah yang baru sebulan mengabdi pun sudah menikmati Rp 750.000.
“Ini bukan hanya persoalan uang. Ini tentang rasa keadilan yang diinjak-injak. Kami tidak akan diam melihat praktik kotor ini melukai dunia pendidikan,” tegas Jonheri, Plt Koordinator FWP, dalam rapat konsolidasi bersama puluhan wartawan di Pedamaran.
FWP bersama pakar hukum, akademisi, dan aktivis antikorupsi kini menyiapkan langkah besar. Aksi ‘parlemen jalanan’ jilid II tengah dipersiapkan untuk mendesak transparansi pengelolaan dana BOS sekaligus menyeret pihak-pihak terkait ke meja hukum.
“Kami akan mengepung Kantor Dinas Pendidikan OKI. Kami akan menyuarakan jeritan guru honorer dan penjaga sekolah yang diperlakukan tidak adil. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terbuka lebar!” seru Jonheri berapi-api, disambut tepukan meja dan teriakan setuju dari wartawan yang hadir.
Skandal ini juga menyeret isu politik. Sebuah pengakuan mengejutkan dari suami kepala sekolah yang menyebut adanya penunjukan langsung oleh Bupati OKI, menambah bumbu pahit dalam drama ini. Jika benar, nepotisme telah merajalela dan merusak sistem meritokrasi yang menjadi pondasi birokrasi.
Kini, masyarakat menanti: apakah pemerintah daerah akan membuka mata dan hati, atau justru memilih bungkam di tengah gelombang protes?
Satu hal yang pasti, suara dari Pedamaran sudah menggema. Dan kali ini, sulit untuk dibungkam.
