ATAMBUA | BELUPOS.Com – Rencana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan kepada pemerintah pusat agar wilayah Timor Barat dikembangkan menjadi pusat perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia dinilai sebagai langkah strategis untuk membuka babak baru pembangunan ekonomi kawasan perbatasan.
Gagasan tersebut tidak sekadar berbicara tentang perdagangan lintas negara, tetapi juga menyangkut masa depan masyarakat perbatasan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), penguatan UMKM, serta posisi strategis Timor Barat dalam peta ekonomi regional.
Pandangan itu disampaikan Dr. Drs. Agustinus Bere, M.Ec.Dev., M.A., Dosen Tetap STISIP Fajar Timur Atambua, yang melihat rencana tersebut melalui dua perspektif sekaligus, yakni pendekatan akademis dan pengalaman praktis sebagai pelaku usaha kuliner, pemilik Rumah Makan Sei Babi Nekmataus.
Menurutnya, rencana menjadikan Timor Barat, khususnya Kabupaten Belu, sebagai pusat perdagangan bebas dengan Timor Leste dan Australia merupakan peluang geopolitik dan geoekonomi yang patut diperjuangkan.
Selama ini, kawasan perbatasan kerap dipandang sebagai wilayah pinggiran pembangunan. Padahal, secara geografis dan strategis, Timor Barat memiliki posisi penting sebagai pintu penghubung aktivitas ekonomi Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Melalui kebijakan perdagangan bebas yang dirancang secara matang, paradigma tersebut dapat diubah. Kawasan perbatasan tidak lagi menjadi halaman belakang negara, melainkan berkembang menjadi halaman depan yang produktif, kompetitif, dan memiliki daya tarik investasi internasional.
SDM lokal harus menjadi pemain utama
Dari perspektif akademis, Agustinus Bere menilai tantangan terbesar dalam mewujudkan kawasan perdagangan bebas bukan semata-mata terletak pada penyusunan regulasi atau pembangunan infrastruktur fisik, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia lokal.
Menurutnya, perdagangan bebas akan menghadirkan kompetisi yang semakin terbuka. Karena itu, masyarakat perbatasan, terutama generasi muda, harus dipersiapkan agar tidak hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di daerahnya sendiri.
Mahasiswa dan tenaga kerja lokal harus memiliki kapasitas untuk tampil sebagai konseptor, manajer, pengusaha, serta pelaku utama dalam perdagangan internasional.
Perguruan tinggi di Kabupaten Belu dan wilayah NTT lainnya memiliki tanggung jawab strategis untuk mengambil bagian dalam proses tersebut.
Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi perlu membangun sinergi dengan institusi pendidikan tinggi melalui pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kawasan perdagangan bebas.
Materi pendidikan seperti literasi keuangan, hukum perdagangan internasional, manajemen bisnis, kewirausahaan, teknologi digital, serta penguasaan bahasa asing perlu mendapat perhatian serius.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat lokal hanya menjadi penonton atau buruh kasar di tanah sendiri. Mereka harus dipersiapkan menjadi konseptor, manajer, dan pelaku utama perdagangan internasional. Integrasi ekonomi harus menghasilkan transfer ilmu pengetahuan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat perbatasan,” tegas Agustinus.
Baginya, keberhasilan kawasan perdagangan bebas tidak cukup diukur dari meningkatnya arus barang, investasi, dan transaksi ekonomi. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat lokal memperoleh kesempatan, pengetahuan, keterampilan, dan manfaat ekonomi dari kebijakan tersebut.
Industri kuliner berpeluang menembus pasar internasional
Selain sebagai akademisi, Agustinus Bere juga melihat rencana tersebut dari sudut pandang pelaku usaha, khususnya sektor kuliner.
Ia menilai terbentuknya kawasan perdagangan bebas berpotensi meningkatkan mobilitas manusia lintas negara, mulai dari pelaku bisnis, investor, pekerja profesional, hingga wisatawan dari Timor Leste dan Australia.
Peningkatan mobilitas tersebut akan menciptakan permintaan baru terhadap berbagai sektor jasa, termasuk perhotelan, transportasi, pariwisata, restoran, dan usaha kuliner lokal.
Di sinilah peluang besar bagi UMKM Kabupaten Belu dan NTT.
Menurutnya, kuliner khas daerah tidak boleh hanya diposisikan sebagai produk konsumsi masyarakat lokal. Kekayaan cita rasa dan tradisi kuliner NTT dapat dikembangkan menjadi bagian dari daya tarik pariwisata sekaligus produk ekonomi yang memiliki nilai jual lebih luas.
Rumah Makan Sei Babi Nekmataus yang dikelolanya menjadi salah satu gambaran bagaimana usaha kuliner lokal dapat mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
Ia membayangkan produk kuliner khas Timor dapat semakin dikenal oleh masyarakat internasional melalui pengembangan destinasi wisata, promosi budaya, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan standar usaha.
Namun, peluang perdagangan lintas negara juga harus didukung regulasi yang jelas, terutama terkait keamanan pangan, standar kesehatan hewan, karantina, sertifikasi, dan ketentuan ekspor-impor.
Hal ini penting agar produk lokal yang berpotensi memasuki pasar internasional dapat memenuhi persyaratan hukum dan standar perdagangan negara tujuan.
“Setiap peningkatan arus manusia akan membuka kebutuhan terhadap makanan, penginapan, transportasi, dan berbagai layanan lainnya. Di situlah peluang bagi industri kuliner dan UMKM lokal. Kuliner khas NTT harus kita naikkan kelasnya menjadi produk budaya yang memiliki daya tarik internasional,” ungkapnya.
Ia juga berharap kebijakan perdagangan bebas dapat menciptakan sistem rantai pasok yang lebih efisien, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing usaha lokal.
Meski demikian, kemudahan perdagangan tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan seluruh prosedur pengawasan. Kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan perlindungan konsumen, kesehatan masyarakat, serta kepentingan produsen lokal.
Konsep triple helix sebagai fondasi pembangunan
Lebih jauh, Agustinus menekankan bahwa pembangunan kawasan perdagangan bebas Timor Barat membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan pelaku bisnis melalui pendekatan Triple Helix.
Pemerintah berperan menyiapkan kebijakan, regulasi, infrastruktur, dan kepastian hukum. Perguruan tinggi bertanggung jawab mengembangkan riset, inovasi, serta kualitas sumber daya manusia. Sementara dunia usaha menjadi penggerak investasi, produksi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja.
Ketiga unsur tersebut harus berjalan beriringan agar kebijakan perdagangan bebas tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan besar atau investor bermodal kuat.
Sebaliknya, UMKM harus ditempatkan sebagai bagian penting dari rantai ekonomi kawasan, dengan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, teknologi, pelatihan, pemasaran, dan jaringan perdagangan.
Menurutnya, tanpa keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal, perdagangan bebas berisiko menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara perusahaan besar dan pengusaha kecil.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan afirmatif yang memberikan ruang tumbuh bagi UMKM, termasuk usaha kuliner, kerajinan, pertanian, peternakan, perikanan, dan komoditas unggulan daerah.
Dukungan dengan catatan kesiapan dan keberpihakan
Pada akhirnya, Agustinus Bere menyatakan dukungan terhadap gagasan pengembangan Timor Barat sebagai pusat perdagangan bebas yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap agenda pemekaran wilayah Provinsi Timor Barat sebagai gagasan penataan pemerintahan dan percepatan pembangunan kawasan, dengan catatan bahwa seluruh prosesnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, kajian akademis, serta kemampuan fiskal dan kelembagaan daerah.
Baginya, pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh berhenti pada pembangunan jalan, pelabuhan, pasar, kawasan industri, maupun fasilitas perdagangan. Pembangunan manusia harus memperoleh perhatian yang sama.
“Saya mendukung penuh upaya menjadikan Timor Barat sebagai kawasan strategis perdagangan internasional dan mendukung gagasan pemekaran Provinsi Timor Barat. Namun, ada satu hal penting yang harus menjadi perhatian: pembangunan infrastruktur fisik wajib berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perlindungan terhadap UMKM lokal,” tegasnya.
Ia berharap Kabupaten Belu, sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, dapat mengambil posisi strategis dalam pengembangan ekonomi lintas negara.
Dengan perencanaan yang terukur, regulasi yang memberikan kepastian hukum, SDM yang kompetitif, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat, Timor Barat berpeluang tumbuh menjadi kawasan perdagangan yang produktif dan berdaya saing.
Sebab, kemajuan kawasan perbatasan bukan hanya ditentukan oleh seberapa besar investasi yang masuk atau seberapa ramai perdagangan lintas negara berlangsung, melainkan juga oleh seberapa besar masyarakat setempat menjadi bagian dari kemajuan tersebut.
Timor Barat harus menjadi pintu kemakmuran, bukan sekadar pintu lintas perdagangan.













