Berita UtamaHukum & KriminalLensa Perbatasanwarta Kota

Dugaan Gratifikasi di TTU: Publik Menanti Keberanian Kejaksaan

46
×

Dugaan Gratifikasi di TTU: Publik Menanti Keberanian Kejaksaan

Sebarkan artikel ini

KEFAMENANU | BELUPOS.Com – Di tengah harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang berwibawa, dugaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), masih menyisakan pertanyaan panjang. Waktu terus berjalan, perhatian publik belum surut, tetapi kepastian mengenai arah penanganan perkara tersebut belum juga menemukan titik terang.

Di ruang publik TTU, persoalan ini bukan lagi sekadar kabar tentang pengumpulan bahan keterangan dan informasi oleh aparat penegak hukum. Lebih dari itu, masyarakat mulai mempertanyakan sejauh mana keseriusan Kejaksaan Tinggi NTT membawa dugaan perkara tersebut menuju proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Kejaksaan Tinggi NTT melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum), A.A. Raka Putra Darmana, atas nama Kajati NTT Roch Adi Wibowo, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan berupa pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) berkaitan dengan dugaan gratifikasi di Kabupaten TTU.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media pada 3 November 2026. Informasi itu kembali membuka harapan masyarakat bahwa dugaan persoalan yang telah lama menjadi perhatian publik tersebut sedang ditangani secara serius oleh institusi kejaksaan.

Namun, di balik pernyataan mengenai proses pengumpulan informasi itu, muncul pertanyaan mendasar: sampai kapan masyarakat harus menunggu kepastian?

Garda TTU: Jangan biarkan kepercayaan publik terkikis

Kritik terhadap lambannya kejelasan penanganan perkara datang dari Garda TTU. Organisasi yang dipimpin Paulus Bau Modok itu secara terbuka meminta Kejati NTT memberikan perhatian serius terhadap dugaan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten TTU.

Kepada media ini, 4 November 2026, Paulus menegaskan bahwa dugaan perkara tersebut patut mendapatkan perhatian khusus karena diduga berpotensi menyeret pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pemerintahan daerah maupun lembaga perwakilan rakyat di TTU.

Menurut Garda TTU, masyarakat telah lama menaruh perhatian terhadap persoalan ini. Harapan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu alasan mengapa perkembangan penanganan dugaan gratifikasi tersebut terus diawasi.

Paulus menilai, pernyataan sebelumnya mengenai rencana penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) telah membangun ekspektasi publik terhadap perkembangan penanganan perkara.

Namun, ketika waktu terus berjalan hingga mendekati penghujung 2026, masyarakat masih dihadapkan pada informasi seputar pengumpulan bahan keterangan tanpa kejelasan perkembangan lebih lanjut.

“Penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berkuasa yang diduga terlibat dalam kasus gratifikasi di TTU seperti panah tanpa arah sasaran.”

— Paulus Bau Modok, Pimpinan Garda TTU.

Pernyataan tersebut menjadi gambaran kegelisahan masyarakat yang menginginkan agar penegakan hukum tidak berhenti pada penyampaian informasi kepada media, tetapi juga disertai langkah-langkah konkret sesuai ketentuan hukum.

Bagi Garda TTU, transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Sebab, semakin lama sebuah perkara menjadi perhatian publik tanpa penjelasan perkembangan yang memadai, semakin besar pula ruang bagi munculnya spekulasi dan ketidakpercayaan.

Ketika informasi menjadi kebutuhan publik

Dalam perkara yang menyangkut dugaan gratifikasi, transparansi tidak berarti aparat penegak hukum harus membuka seluruh materi penyelidikan kepada masyarakat. Ada batas-batas hukum dan kepentingan penyidikan yang tetap wajib dijaga.

Namun, penjelasan mengenai tahapan penanganan perkara, status proses hukum, serta alasan apabila belum terdapat peningkatan ke tahap berikutnya merupakan bentuk akuntabilitas kelembagaan yang penting.

Publik berhak memperoleh informasi yang proporsional, tanpa harus mengintervensi independensi aparat penegak hukum.

Garda TTU mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan tidak hanya dibangun melalui pernyataan resmi, tetapi terutama melalui profesionalisme, konsistensi, dan keberanian menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana berdasarkan bukti serta ketentuan perundang-undangan.

Paulus juga meminta Kejati NTT segera memberikan kejelasan mengenai penanganan dugaan gratifikasi tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan apabila telah ditemukan dasar hukum dan bukti yang cukup.

Menurutnya, langkah yang transparan dan profesional diperlukan agar tidak muncul persepsi negatif terhadap kinerja kejaksaan dalam menangani perkara yang menjadi perhatian masyarakat NTT.

Ujian integritas penegakan hukum di daerah

Persoalan ini pada akhirnya menghadirkan ujian tersendiri bagi Kejati NTT. Bukan hanya mengenai kemampuan mengumpulkan informasi, tetapi juga bagaimana institusi penegak hukum menjaga kepercayaan publik ketika sebuah perkara telah berkembang menjadi perhatian luas masyarakat.

Dugaan gratifikasi merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan integritas penyelenggaraan pemerintahan, etika jabatan, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, setiap informasi yang berkembang harus diuji secara objektif melalui mekanisme hukum.

Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut atau diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut tetap harus mendapatkan perlindungan asas praduga tak bersalah. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, asas praduga tak bersalah juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan pertanyaan publik menggantung tanpa penjelasan kelembagaan yang memadai.

Masyarakat tidak sedang meminta proses hukum berjalan di luar aturan. Masyarakat sedang menuntut agar hukum bekerja secara profesional, tidak diskriminatif, serta tidak tunduk pada pengaruh kekuasaan maupun kepentingan tertentu.

Kini, perhatian publik TTU tertuju pada langkah berikutnya dari Kejati NTT. Apakah pengumpulan bahan keterangan akan menghasilkan perkembangan hukum yang lebih konkret, ataukah masyarakat kembali harus menunggu tanpa kepastian?

Pertanyaan itu hanya dapat dijawab melalui kerja penegakan hukum yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, pada akhirnya, kewibawaan kejaksaan tidak diukur dari seberapa sering sebuah perkara diumumkan sedang ditangani, melainkan dari seberapa profesional aparat penegak hukum membuktikan bahwa hukum benar-benar bekerja.

Publik tidak membutuhkan janji penegakan hukum yang berulang. Publik membutuhkan kepastian bahwa keadilan tidak berhenti di tengah jalan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *