Berita UtamaLensa PerbatasanPendidikanPolkamwarta Kota

Jas Merah

60
×

Jas Merah

Sebarkan artikel ini

Mengingat Pahlawan, Menyelamatkan Jiwa Bangsa

Refleksi Hari Pahlawan Nasional 2026 tentang integritas, persatuan, pendidikan, dan cita-cita manusia Indonesia seutuhnya

Uly J. Riwu Kaho

Rektor UPG 1945 NTT | Sekum PGRI Provinsi NTT | 10 November 2026

Pembukaan: Kemerdekaan yang Perlu Diingat Kembali

Setiap 10 November, Indonesia menundukkan kepala di hadapan jejak pengorbanan para pahlawan. Upacara digelar, bunga ditaburkan, dan pesan-pesan tentang keberanian kembali diperdengarkan. Namun, peringatan Hari Pahlawan 2026 seharusnya mengundang pertanyaan yang lebih mendesak daripada sekadar bagaimana kita mengenang masa lalu: apakah cara kita menjalani kehidupan berbangsa hari ini masih setia pada tujuan kemerdekaan?

Kita hidup pada masa ketika gedung, jalan, jaringan digital, dan pengetahuan berkembang pesat. Namun, kemajuan tersebut belum otomatis melahirkan keadilan, keteladanan, ataupun rasa saling percaya. Kita dapat berbeda pendapat secara bebas, tetapi belum selalu mampu berdebat tanpa merendahkan orang lain. Kita bangga pada keragaman, tetapi sesekali membiarkan identitas menjadi garis pemisah. Kita memuji jasa para pahlawan dalam pidato, sementara pengabdian guru, tenaga kesehatan, pekerja, dan warga yang jujur sering kali luput dari penghargaan yang semestinya.

Dalam suasana demikian, pesan Soekarno kembali menemukan daya tegurnya. Melalui pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1966, ia menyerukan, “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”, yang kemudian populer dengan sebutan JAS MERAH. Seruan itu bukan ajakan untuk tinggal di masa lampau, melainkan pengingat bahwa perjalanan bangsa perlu dipahami agar arah masa depan tidak kehilangan pijakan. Sejarah merupakan ingatan moral tentang siapa yang berkorban, untuk apa kemerdekaan diperjuangkan, dan kepada siapa hasil perjuangan itu harus dipersembahkan.

JAS MERAH Bukan Nostalgia, Melainkan Tanggung Jawab

Mengingat sejarah bukan berarti menganggap setiap tokoh dan keputusan masa lalu selalu benar tanpa kekeliruan. Penghormatan justru menjadi lebih dewasa ketika disertai keberanian membaca sumber, mendengarkan beragam pengalaman, dan menilai peristiwa secara jujur. Para pahlawan layak dihormati karena kontribusinya bagi kepentingan umum. Namun, penghormatan itu tidak perlu berubah menjadi kultus pribadi, apalagi dijadikan alat untuk membungkam kritik yang bertanggung jawab.

Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan memperlihatkan kemampuan berbagai golongan untuk melampaui perbedaan sosial, keyakinan, dan asal-usul. Mereka tidak terlebih dahulu menunggu keseragaman untuk membangun Indonesia. Kesadaran akan nasib bersama memungkinkan berbagai kepentingan bertemu dalam cita-cita politik yang lebih besar: sebuah republik yang merdeka, berdaulat, dan menghormati martabat rakyatnya.

Tantangan generasi sekarang memang berbeda bentuk, tetapi tidak lebih ringan. Kita tidak lagi menghadapi penjajahan kolonial sebagaimana yang dialami para pendahulu. Kini, kita menghadapi ujian kejujuran dalam pemerintahan, ketimpangan kesempatan, kerentanan informasi, pelemahan solidaritas, serta godaan menyederhanakan persoalan publik menjadi pertentangan “kami” melawan “mereka”. JAS MERAH mengajak kita bertanya: apakah pilihan dan tindakan sehari-hari memperkuat atau justru mengikis fondasi persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa?

Dunia Berubah, Persatuan Tidak Boleh Rapuh

Ketidakpastian global bukan sekadar gambaran abstrak. UNHCR melaporkan bahwa pada akhir 2025 sekitar 117,8 juta manusia di dunia mengalami pengungsian paksa akibat konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan gangguan serius terhadap ketertiban umum. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi belum mampu meniadakan penderitaan manusia. Perubahan geopolitik, krisis kemanusiaan, serta arus informasi yang bergerak sangat cepat juga menuntut Indonesia memiliki daya tahan sosial dan kelembagaan yang kuat.

Daya tahan nasional tidak cukup diukur dari kemampuan menjaga perbatasan. Negara juga harus menjaga ruang percakapan yang sehat di tengah masyarakat. Perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk mencabut rasa hormat kepada sesama warga negara adalah persoalan yang berbeda. Ketika isu suku, agama, ras, dan antargolongan digunakan sebagai bahan provokasi, yang dipertaruhkan bukan hanya ketenangan sesaat, melainkan juga kepercayaan antarkelompok dalam jangka panjang.

Gambaran kerukunan Indonesia perlu dibaca secara proporsional. Kementerian Agama melaporkan Indeks Kerukunan Umat Beragama 2025 sebesar 77,89, tertinggi sejak pengukurannya dimulai pada 2015. Angka ini merupakan modal sosial yang patut dijaga, bukan alasan untuk menutup mata terhadap kasus intoleransi atau diskriminasi yang masih dapat terjadi. Angka agregat tidak serta-merta menghapus pengalaman warga yang merasa belum diperlakukan secara setara. Karena itu, kritik terhadap perpecahan tidak boleh berubah menjadi klaim serampangan bahwa seluruh masyarakat telah kehilangan toleransi.

Menghargai Jasa, Menolak Krisis Keteladanan

Bangsa yang sehat tidak hanya memberikan penghormatan kepada orang yang sedang memegang jabatan. Bangsa yang besar memiliki ingatan yang adil terhadap setiap bentuk pengabdian, termasuk ketika seseorang telah pensiun, tidak lagi terkenal, atau tidak sejalan dengan kepentingan politik tertentu. Kita perlu belajar membedakan ketenaran dari jasa, kepatuhan dari integritas, serta kemewahan simbol dari mutu pelayanan kepada rakyat.

Menghargai pahlawan tidak berhenti pada pemberian nama jalan atau pembangunan monumen. Penghargaan paling konkret terlihat ketika negara menjamin ruang hidup yang manusiawi, memberikan kesempatan belajar yang setara, menegakkan aturan tanpa pilih kasih, serta membuka kesempatan bagi orang-orang yang bekerja dengan tulus untuk mendapatkan penghargaan yang layak. Guru di pulau terpencil, relawan yang melindungi korban kekerasan, petani yang menjaga ketahanan pangan, dan pejabat yang berani menolak korupsi mungkin tidak dikenal luas. Namun, dalam sikap dan pengabdian mereka hidup bentuk-bentuk kepahlawanan sipil yang sangat dibutuhkan republik ini.

Persoalan integritas tidak boleh hanya menjadi tuduhan terhadap pihak lain. Transparency International melalui Corruption Perceptions Index 2025 memberikan Indonesia skor 34 dari 100, dengan peringkat ke-109 dari 182 negara. Indeks tersebut mengukur persepsi korupsi di sektor publik, bukan ukuran tunggal mengenai watak seluruh warga Indonesia. Meskipun memiliki keterbatasan, data tersebut cukup menjadi pengingat bahwa tuntutan transparansi, pengawasan, dan keteladanan masih sangat mendesak. Institusi yang kuat tumbuh ketika kekuasaan bersedia diawasi dan kejujuran dihargai lebih tinggi daripada kedekatan pribadi.

Kemajuan Nasional Harus Menjadi Keadilan yang Terasa

Kita tidak boleh menafikan kemajuan yang telah dicapai. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Namun, rata-rata nasional masih menyimpan perbedaan kondisi antardaerah. Di Nusa Tenggara Timur, BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 17,52 persen. Perbandingan ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan pembangunan juga harus dinilai dari kemampuannya menjangkau daerah kepulauan, desa, dan keluarga yang paling rentan.

Bagi masyarakat di berbagai pulau di NTT, persoalan pendidikan, akses kesehatan, kualitas infrastruktur, lapangan kerja, dan peluang ekonomi tidak selalu dapat diselesaikan melalui satu pendekatan yang seragam. Keadilan sosial mensyaratkan kebijakan yang memahami kondisi geografis, budaya, serta kebutuhan masyarakat setempat. Memastikan anak-anak dapat belajar dengan baik di daerah terpencil sama pentingnya dengan membangun pusat inovasi di kota-kota besar.

Di sinilah kita perlu mengoreksi ukuran kemajuan yang terlalu sempit. Jalan yang panjang bernilai ketika membuka akses kehidupan masyarakat, bukan hanya ketika terlihat dalam laporan proyek. Kemajuan digital berharga ketika meningkatkan mutu pelayanan, bukan sekadar menambah aplikasi. Pertumbuhan ekonomi bermakna ketika memperluas kesempatan, bukan hanya meningkatkan angka agregat. Semangat kepahlawanan menuntut agar rakyat, bukan semata-mata statistik, menjadi pusat perhatian pembangunan.

I. H. Doko dan Pendidikan sebagai Jalan Pembebasan

Nusa Tenggara Timur memiliki teladan penting melalui Izaak Huru Doko, tokoh pendidikan dan perjuangan yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 2006. Kiprahnya memperlihatkan bahwa pengabdian tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan fisik. Membuka jalan bagi pendidikan, membangun kesadaran nasional, dan menyiapkan warga agar mampu mengelola masa depan merupakan perjuangan yang hasilnya dapat melampaui satu generasi.

Dalam publikasi Bawaslu Kabupaten Demak pada 18 Mei 2026, I. H. Doko dikutip menyampaikan:

“Intelektualitas dan pendidikan adalah pilar utama dalam memajukan bangsa dan membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan.”

Kutipan ini layak menjadi bahan renungan, dengan tetap memperhatikan bahwa sumber yang berhasil ditemukan merupakan publikasi sekunder, bukan naskah pidato asli beliau. Maknanya jelas: pendidikan harus memperluas kemerdekaan manusia, yakni kemerdekaan dari ketidaktahuan, manipulasi, dan berbagai keadaan yang menghalangi seseorang menentukan masa depannya secara bermartabat.

Namun, meningkatnya jumlah gelar akademik tidak boleh membuat kita berhenti mempertanyakan mutu hasil pendidikan. Apakah para lulusan kita terlatih membedakan bukti dari kabar palsu? Apakah ilmu pengetahuan digunakan untuk menemukan solusi bagi masyarakat? Apakah sekolah dan kampus menjadi tempat yang aman untuk bertanya, berdebat dengan santun, menguji gagasan, dan mengakui kesalahan? Tanpa pertanyaan seperti ini, pendidikan mudah menyempit menjadi urusan ijazah dan administrasi.

Gambaran pembelajaran juga menuntut perhatian serius. OECD melalui hasil PISA 2025 untuk Indonesia yang dirilis pada September 2026 mencatat sekitar 17 persen peserta didik berusia 15 tahun mencapai kecakapan minimum matematika dan sekitar 27 persen mencapai kecakapan minimum membaca. Angka tersebut bukan vonis terhadap kemampuan anak-anak Indonesia. Sebaliknya, angka itu merupakan undangan untuk memperbaiki ekosistem belajar, mulai dari kualitas pembelajaran, pendampingan guru, ketersediaan bahan bacaan, dukungan keluarga, hingga pemerataan fasilitas pendidikan.

Pancasila dan Tugas Membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya

Tujuan luhur pendidikan nasional telah memiliki landasan normatif yang jelas. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menempatkan pengembangan kemampuan serta pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sebagai bagian dari fungsi pendidikan nasional. Karena itu, tugas pendidikan tidak berhenti pada pembentukan kecakapan untuk mencari nafkah. Pendidikan harus memampukan seseorang menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab terhadap Tuhan, sesama, bangsa, dan lingkungan hidup.

Kelima sila Pancasila dapat dibaca sebagai peta etis yang menyatukan tujuan tersebut. Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak kita menjadikan keyakinan sebagai sumber kerendahan hati dan kejujuran, bukan pembenaran untuk menyingkirkan orang lain. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan penghormatan terhadap setiap pribadi, termasuk mereka yang miskin, berbeda identitas, atau tidak memiliki pengaruh.

Persatuan Indonesia mengingatkan bahwa kebinekaan hanya dapat bertahan ketika setiap kelompok bersedia menjaga ruang bersama. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menuntut kebiasaan mendengarkan, memeriksa alasan, dan menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan. Sementara itu, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memanggil negara dan masyarakat untuk mengukur keberhasilan dari terbukanya kesempatan serta berkurangnya penderitaan warga.

Dengan demikian, Pancasila tidak cukup hanya dituliskan pada spanduk atau dihafalkan sebagai urutan sila. Pancasila harus hadir dalam ketepatan menggunakan anggaran publik, keadilan perlakuan di ruang kelas, cara memilih pemimpin, serta keberanian melindungi orang yang haknya dilanggar. Manusia Indonesia seutuhnya bukanlah sosok yang hanya cerdas secara intelektual, melainkan pribadi yang mampu menyatukan pengetahuan, nurani, kebudayaan, dan pelayanan.

Tanggung Jawab Guru, Kampus, dan Pemimpin Bangsa

Bagi dunia pendidikan, peringatan Hari Pahlawan seyogianya menghasilkan langkah nyata yang dapat dinilai, bukan sekadar melahirkan slogan baru. Guru dan dosen perlu mendapatkan dukungan profesional agar dapat mengajar secara bermakna sekaligus memperlihatkan integritas melalui keteladanan sehari-hari. Sekolah harus menjadi tempat anak-anak belajar menghargai perbedaan tanpa takut direndahkan. Perguruan tinggi perlu menjaga kebebasan ilmiah dan menolak manipulasi akademik, sekaligus menautkan penelitian dengan persoalan yang benar-benar dialami masyarakat.

Organisasi profesi guru, termasuk PGRI, dapat memperkuat solidaritas pendidik, pendampingan peningkatan mutu, dan pendidikan kebangsaan yang terbuka terhadap dialog. Komitmen meningkatkan kualitas guru harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap martabat profesinya. Tidak adil menuntut pengabdian tanpa memikirkan kondisi kerja, kesempatan pengembangan diri, dan perlindungan yang layak bagi para pendidik.

Di perguruan tinggi, ukuran keberhasilan tidak seharusnya terbatas pada jumlah lulusan dan dokumen akreditasi. Kampus patut mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar: apakah alumninya dapat dipercaya? Apakah hasil penelitiannya menyentuh kebutuhan publik? Apakah budaya lokal dihormati sebagai sumber pengetahuan? Apakah masyarakat sekitar merasakan manfaat kehadiran institusi tersebut? Dalam semangat itu, ikhtiar menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, bermutu, dan berbudaya harus diwujudkan melalui pekerjaan nyata yang memberikan dampak bagi masyarakat.

Para pemimpin publik pun memikul tanggung jawab serupa. Mereka harus menciptakan iklim ketika perbedaan pendapat tidak dianggap sebagai permusuhan, kebenaran tidak dikalahkan oleh loyalitas kelompok, dan jabatan dipahami sebagai amanah yang bersifat sementara. Keteladanan para pemimpin menentukan apakah pesan moral yang diajarkan di sekolah memperoleh pembenaran dalam kehidupan nyata atau justru dibatalkan oleh kenyataan sosial.

Penutup: Melanjutkan Perjuangan dengan Cara Kita

Hari Pahlawan 2026 mempertemukan kita dengan dua pertanyaan mendasar: warisan apa yang telah kita terima, dan warisan apa yang akan kita tinggalkan? Dari Bung Karno kita belajar bahwa kehilangan ingatan sejarah dapat berujung pada kehilangan arah. Dari pengabdian I. H. Doko kita belajar bahwa ilmu pengetahuan dan pendidikan harus memperbesar kemerdekaan manusia. Dari Pancasila kita memperoleh ukuran mengenai ke mana ilmu, kekuasaan, dan pembangunan seharusnya diarahkan.

Hari ini, kita tidak dituntut mengulang persis perjuangan generasi 1945. Kita diminta menjawab tantangan zaman dengan keberanian moral yang setara: menolak korupsi, merawat perbedaan, melindungi kelompok rentan, memperbaiki pendidikan, dan memastikan manfaat kemajuan menjangkau daerah-daerah yang masih tertinggal. Ingatan sejarah akan menjadi tenaga perubahan hanya apabila diterjemahkan ke dalam keputusan yang adil dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia tidak akan kehilangan jiwanya selama kita masih sanggup mengutamakan manusia di atas kepentingan sempit, kebenaran di atas kebisingan, dan persatuan di atas prasangka. Maka, dalam peringatan 10 November 2026 ini, marilah memuliakan para pahlawan bukan semata-mata melalui seremoni, melainkan dengan melanjutkan tugas yang belum selesai: membentuk manusia Indonesia yang berilmu, beriman, berintegritas, berbudaya, dan setia pada keadilan sosial.

JAS MERAH—Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Ingatlah perjuangannya, rawatlah persaudaraannya, dan kerjakanlah cita-citanya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *