Berita UtamaLensa PerbatasanPolitikPolkamwarta Kota

Timor Barat Bersiap: Dari Atambua Menuju Panggung Dunia

46
×

Timor Barat Bersiap: Dari Atambua Menuju Panggung Dunia

Sebarkan artikel ini

 

ATAMBUA |BELUPOS.Com – Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional Atambua yang tak pernah tidur, sebuah visi besar sedang diracik dengan cermat. Rencana Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, untuk mengusung Wilayah Timor Barat sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ), bukan lagi sekadar angan-angan di atas kertas. Ini adalah loncatan strategis yang menuntut kesiapan total, terutama sebelum lampu hijau dinyalakan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

Lodi Lukas, Ketua Ikatan Jurnalis Elektronik Nusantara (IJEN) Nusa Tenggara Timur, melihat momen ini sebagai titik balik historis. Baginya, Atensi khusus dari pusat harus dibayar dengan persiapan infrastruktur dan ekosistem bisnis yang matang di daerah.

“Kita tidak bisa hanya berharap. Kita harus siap menerima,” ujar Lodi dalam bincang santai namun serius, Kamis (4/11/2026). Ia menunjuk pada peta imajiner di kepalanya, membandingkan nasib Batam yang kini menjadi gerbang bisnis internasional bersama Singapura, dengan potensi Timor Barat yang memiliki kemewahan geografis berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. “Jika Batam bisa menjadi magnet investasi karena konektivitasnya, mengapa Timor Barat tidak? Kita punya kartu As di tangan.”

Namun, kartu As itu tidak akan bernilai tanpa eksekusi lapangan. Lodi menjabarkan daftar panjang aset strategis yang harus disinergikan. Dari Kawasan Industri Bolok (KIB) dan PT Semen Kupang yang menjadi tulang punggung industri, hingga Pusat Pengembangan Peternakan Besipae dan eks-Timliko di pesisir utara TTU yang menunggu sentuhan modernisasi.

“Tidak berhenti di situ,” lanjutnya. “Infrastruktur air adalah nyawa. Bendungan Tilong, Raknamo, Manikin, Temef, Rotiklot, dan Benenai harus memastikan pasokan tetap stabil bagi industri. Begitu pula dengan konektivitas udara dan laut; Bandara Internasional El Tari Kupang, A.A. Bere Talo di Atambua, serta pelabuhan Tenau, Ferry Bolok, Laut Atapupu, dan Wini harus beroperasi seperti mesin jam yang presisi.”

Yang tak kalah krusial adalah transformasi pelaku usaha. Lodi menekankan bahwa industri kecil yang bertebaran di seluruh pelosok Timor Barat harus didorong naik kelas. Dengan fasilitasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), rintisan perusahaan karoseri, perakitan, hingga pabrik manufaktur skala menengah-besar harus mulai terlihat wujudnya.

“Dampaknya akan masif. Ini akan menyerap jutaan tenaga kerja. Tapi ingat, semangat pemerintah daerah harus diikuti oleh semangat masyarakat. Kita tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.

Di sinilah peran intelektual menjadi penentu. Lodi menyerukan agar perguruan tinggi tidak lagi menjadi menara gading. Universitas Nusa Cendana (Undana), Unimor, Unika Widya Mandira, Unkris, Muhammadiyah, PGRI, Unidarma, dan UCB Kupang diminta turun tangan. Kajian akademik mereka harus menjadi ‘senjata’ referensi bagi pemerintah pusat.

“Agar Presiden Prabowo Subianto memiliki dasar data yang kuat dan cepat dalam mengambil keputusan percepatan FTZ ini, suara akademisi harus lantang dan berbasis fakta,” pungkas Lodi.

Di Atambua, harapan itu menggantung tipis namun kuat. Seperti benang tenun ikat yang saling bertaut, kolaborasi antara infrastruktur, pengusaha, akademisi, dan rakyat adalah satu-satunya cara agar Timor Barat tidak hanya menjadi penonton, melainkan pemain utama di panggung perdagangan bebas Pasifik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *