Aktivis M. Fadli Pertanyakan Ketegasan Aparat, Publik Menanti Kepastian Hukum
BUOL |BELUPOS.Com — Hutan semestinya menjadi ruang kehidupan yang dijaga, bukan bentang alam yang perlahan kehilangan wajahnya akibat aktivitas manusia. Di Desa Bodi, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) kembali mengusik perhatian publik. Informasi mengenai 11 unit alat berat yang diduga berkaitan dengan kegiatan pertambangan, disertai dugaan penebangan pohon untuk pembangunan basecamp dan talang, memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan ketegasan penegakan hukum.
Di tengah persoalan itu, suara kritis datang dari aktivis M. Fadli. Ia menyoroti perlunya langkah nyata agar dugaan aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan tidak berhenti menjadi perbincangan, sementara kepastian mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan masih dinantikan masyarakat.
Pertanyaan yang kemudian mengemuka bukan semata-mata tentang keberadaan alat berat atau siapa yang berada di balik aktivitas tersebut. Lebih jauh, publik ingin mengetahui sejauh mana pengawasan dilakukan, bagaimana aparat menindaklanjuti informasi yang berkembang, dan apakah penanganan perkara membutuhkan evaluasi dari tingkat pusat.
Haruskah Mabes Polri turun tangan?
Pertanyaan itu layak dijawab melalui fakta, hasil pemeriksaan, dan keterbukaan informasi yang proporsional. Sebab, dalam perkara yang menyangkut dugaan pelanggaran hukum sekaligus kelestarian lingkungan, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui imbauan. Kepercayaan tumbuh ketika setiap dugaan diperiksa dan setiap langkah penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan.
Imbauan Harus Diikuti Langkah Nyata
Dalam penanganan dugaan pertambangan ilegal, imbauan untuk menghentikan aktivitas merupakan salah satu langkah pencegahan. Namun, efektivitasnya perlu dilihat dari tindak lanjut di lapangan.
Apabila sebelumnya telah disampaikan imbauan oleh Kapolres Buol agar aktivitas ilegal dihentikan, masyarakat berhak mengetahui apakah pengawasan lanjutan telah dilakukan, apakah lokasi sudah diperiksa, dan apakah ditemukan indikasi pelanggaran yang memerlukan tindakan hukum.
Aktivis M. Fadli menyoroti pentingnya konsistensi aparat dalam memastikan bahwa upaya pencegahan tidak berhenti pada pernyataan.
Kritik semacam ini merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki ruang untuk mempertanyakan kinerja institusi penegak hukum, terutama ketika persoalan yang disorot berkaitan dengan kepentingan umum dan potensi kerusakan lingkungan.
Meski demikian, dugaan pembiaran tidak dapat disimpulkan hanya dari informasi yang beredar. Penilaian terhadap tindakan maupun kinerja aparat harus didasarkan pada fakta yang terverifikasi, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan perkara.
Sebelas Alat Berat dan Jejak yang Harus Diperiksa
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan sekitar 11 unit alat berat diduga berkaitan dengan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan di kawasan hutan Desa Bodi.
Selain keberadaan alat berat, muncul pula dugaan penebangan pohon untuk membuka akses serta membangun basecamp dan talang yang disebut-sebut digunakan dalam kegiatan pertambangan.
Informasi tersebut membutuhkan pemeriksaan langsung. Jumlah alat berat, kondisi terkini lokasi, status kawasan hutan, tujuan pembangunan fasilitas, serta pihak yang menguasai dan mengoperasikan peralatan perlu dipastikan melalui penyelidikan dan verifikasi lapangan.
Sebab, sebuah alat berat tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana. Demikian pula keberadaan seseorang di lokasi tidak otomatis menunjukkan keterlibatan dalam kegiatan pertambangan ilegal.
Namun, apabila pemeriksaan menemukan aktivitas pertambangan tanpa izin atau penggunaan kawasan hutan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, aparat perlu menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sinilah pentingnya pemeriksaan yang menyeluruh. Fakta harus ditempatkan di atas dugaan, sedangkan setiap dugaan yang memiliki dasar perlu ditelusuri secara serius.
Jejak Kasus 22 Ekskavator Kembali Menjadi Perhatian
Perhatian publik terhadap kawasan Bodi bukan muncul tanpa latar belakang. Pada Agustus 2026, Polda Sulawesi Tengah mengumumkan penemuan 22 unit ekskavator di Desa Bodi yang didalami dalam kaitannya dengan dugaan aktivitas PETI.
Perkembangan tersebut membuat masyarakat membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai status alat berat, hasil pemeriksaan, dan tahapan penanganan perkara.
Informasi mengenai 11 unit alat berat yang kini menjadi sorotan perlu diverifikasi untuk memastikan apakah unit-unit tersebut berkaitan dengan temuan 22 ekskavator sebelumnya atau merupakan peralatan yang berbeda.
Kepastian ini penting agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi kesimpulan yang keliru. Publik membutuhkan data yang jelas, bukan angka-angka yang berdiri sendiri tanpa penjelasan mengenai hubungan antartemuan.
Apabila terdapat perkembangan penyidikan, keterangan resmi dari pihak berwenang akan membantu masyarakat memahami perkara secara utuh sekaligus menghindari spekulasi mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat.
Polres Buol dan Polda Sulteng Ditunggu Penjelasannya
Kapolres Buol AKBP Irwan, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla, serta Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Rizal Irawan, perlu didorong untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan PETI di kawasan hutan Bodi.
Pertanyaan publik menyangkut sejumlah hal mendasar: apakah lokasi telah diperiksa, bagaimana status alat berat yang disebutkan, apakah dugaan penebangan pohon dan pembangunan fasilitas pendukung pertambangan telah ditelusuri, serta apakah penyidik menemukan bukti yang cukup untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Jika proses penyelidikan masih berjalan, aparat dapat menyampaikan perkembangan penanganan secara proporsional tanpa mengganggu kepentingan penyidikan.
Keterbukaan bukan berarti seluruh materi penyidikan harus diumumkan kepada masyarakat. Namun, penjelasan mengenai langkah yang telah dilakukan, sepanjang dapat disampaikan secara sah, merupakan bagian penting dari akuntabilitas institusi.
Di tengah derasnya informasi yang berkembang, keterangan resmi dapat menjadi jembatan antara kerja aparat dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kepastian.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Pertanyaan mengenai pihak yang berada di balik dugaan aktivitas PETI di Bodi harus dijawab melalui penyelidikan yang menyeluruh, bukan melalui penunjukan nama berdasarkan dugaan.
Penyidik dapat menelusuri asal-usul alat berat, identitas pemilik dan operatornya, pihak yang menguasai lokasi, sumber pembiayaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain sepanjang relevan dan didukung bukti yang sah.
Apabila ditemukan indikasi adanya pihak yang mengendalikan atau membiayai kegiatan ilegal, peran masing-masing perlu didalami sesuai ketentuan hukum.
Akan tetapi, sampai terdapat keterangan resmi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak tepat menyebut seseorang sebagai dalang atau tersangka.
Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung. Ketegasan penegakan hukum tidak diukur dari seberapa cepat seseorang dituding, melainkan dari kemampuan aparat mengungkap fakta, mengumpulkan bukti, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan melalui prosedur hukum.
Dengan demikian, tuntutan agar perkara ditangani secara serius harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak setiap orang.
Perlukah Mabes Polri Mengevaluasi Penanganan Perkara?
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang menurut informasi dalam naskah ini dilantik pada 1 Oktober 2026, diharapkan memperkuat penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Informasi mengenai jabatan dan tanggal pelantikan tersebut tetap perlu dipastikan melalui sumber resmi sebelum diterbitkan.
Dalam praktik penegakan hukum, tidak setiap perkara di daerah harus diambil alih oleh Mabes Polri. Penanganan pada tingkat kewilayahan tetap menjadi bagian dari mekanisme kerja kepolisian.
Namun, supervisi atau evaluasi dari tingkat pusat dapat dipertimbangkan apabila terdapat alasan objektif, seperti kendala penyidikan, kebutuhan pengawasan yang lebih luas, persoalan lintas wilayah, atau keadaan lain yang memang memerlukan keterlibatan tingkat pusat.
Dalam konteks dugaan PETI di Buol, dorongan agar Mabes Polri mengevaluasi penanganan perkara dapat ditempatkan sebagai aspirasi publik. Tujuannya bukan mendahului hasil penyelidikan atau menyimpulkan adanya kegagalan aparat, melainkan memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.
Yang dibutuhkan masyarakat bukan semata-mata perpindahan kewenangan dari daerah ke pusat. Yang lebih penting ialah kejelasan proses, kesungguhan pemeriksaan, dan hasil penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika pengawasan di daerah dinilai memerlukan penguatan, mekanisme supervisi dapat menjadi salah satu pilihan. Namun, keputusan mengenai langkah tersebut harus bertumpu pada evaluasi objektif, bukan hanya tekanan opini.
Menelusuri Dasar Hukum, Menjaga Kepastian
Dugaan pertambangan tanpa izin perlu diperiksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta perubahan-perubahannya, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Sementara itu, dugaan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah maupun perusakan hutan perlu ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang relevan.
Penerapan ketentuan pidana bergantung pada fakta yang ditemukan, status kawasan, bentuk perbuatan, ketentuan perizinan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana.
Karena itu, pemeriksaan harus dilakukan secara cermat. Dugaan yang berkembang perlu diuji, dokumen yang berkaitan dengan kegiatan harus diperiksa, dan keterangan para pihak perlu dikonfirmasi sesuai prosedur.
Hukum tidak boleh berhenti sebagai ancaman di atas kertas. Namun, hukum juga tidak boleh diterapkan dengan mengabaikan bukti dan prosedur yang menjamin keadilan.
Hutan Bodi Menunggu Kepastian
Pada akhirnya, persoalan dugaan PETI di kawasan hutan Bodi bukan hanya tentang alat berat, akses jalan, basecamp, atau talang. Persoalan ini menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana negara memastikan sumber daya alam dikelola sesuai hukum dan bagaimana kerusakan lingkungan dicegah sebelum dampaknya semakin luas.
Jika dugaan pelanggaran terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. Jika penyelidikan masih berlangsung, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang proporsional mengenai perkembangannya.
Aktivis M. Fadli menempatkan persoalan ini sebagai perhatian publik yang menuntut keseriusan aparat. Kini, perkembangan penanganannya membutuhkan jawaban yang bersandar pada fakta dan dapat diuji secara terbuka.
Haruskah Mabes Polri turun tangan?
Jawabannya tidak cukup ditentukan oleh kerasnya pertanyaan, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan objektif penanganan perkara, hasil evaluasi, dan mekanisme pengawasan yang berlaku.
Sebab, hutan tidak dapat menunggu terlalu lama ketika dugaan kerusakan belum memperoleh kejelasan. Masyarakat pun tidak seharusnya dibiarkan terus-menerus bertanya tanpa memperoleh penjelasan yang memadai.
Hutan Bodi membutuhkan perlindungan. Masyarakat membutuhkan kepastian. Dan penegakan hukum membutuhkan tindakan nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.
Redaksi BELU POS mendorong Polres Buol, Polda Sulawesi Tengah, serta Mabes Polri untuk memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan dugaan PETI di Desa Bodi, termasuk status alat berat dan dugaan kerusakan kawasan hutan.
Catatan Redaksi: Informasi mengenai 11 unit alat berat, dugaan penebangan pohon, serta pembangunan basecamp dan talang masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi resmi. Naskah ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana ataupun menetapkan pihak tertentu sebagai pelaku. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
