Komisi I DPRD Ungkap 70 Persen Pengelolaan Dana Desa Diduga Bermasalah, Sebanyak 69 BUMDes Hampir Seluruhnya Tidak Berjalan Optimal
ATAMBUA | BELU POS – Di balik besarnya anggaran pembangunan desa, tersimpan persoalan yang kini menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Belu. Dana Desa yang semestinya menjadi tenaga penggerak ekonomi masyarakat justru menghadapi dugaan persoalan dalam pengelolaan, pengawasan, hingga keberlanjutan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Persoalan itu bukan hanya menyangkut laporan administrasi atau lemahnya kemampuan manajerial. Lebih jauh, terdapat dugaan penyalahgunaan dana, ketidakmampuan pengelola menjalankan usaha, hingga lemahnya fungsi pengawasan di tingkat pemerintahan desa.
Temuan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Belu, Edmundus Tita, kepada media ini, Jumat (20/11/2026). Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi Komisi I, sekitar 70 persen pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Belu terindikasi bermasalah.
Namun, sorotan yang lebih mengkhawatirkan justru tertuju pada pengelolaan BUMDes. Dari 69 desa yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut, hampir 99 persen BUMDes disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan ditemukan persoalan dalam pengelolaannya.
Angka tersebut menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Sebab, BUMDes dirancang sebagai instrumen ekonomi desa untuk mengelola potensi lokal, menciptakan lapangan usaha, memperkuat pendapatan asli desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketika lembaga usaha desa tidak berfungsi, yang terancam bukan hanya modal penyertaan yang telah digelontorkan, melainkan juga harapan masyarakat terhadap kemandirian ekonomi di tingkat desa.
Empat Persoalan yang Membelit BUMDes
Dalam pemaparan hasil evaluasi Komisi I, Edmundus Tita mengidentifikasi empat persoalan utama yang dinilai menjadi penyebab lemahnya pengelolaan BUMDes di Kabupaten Belu.
Pertama, persoalan kapasitas sumber daya manusia. Sejumlah direktur BUMDes disebut belum memiliki kemampuan atau keterampilan yang memadai dalam mengelola dunia usaha. Padahal, jabatan direktur menuntut kecakapan manajerial, kemampuan membaca peluang pasar, menyusun perencanaan bisnis, serta mempertanggungjawabkan keuangan.
Kedua, muncul dugaan penyalahgunaan dana BUMDes oleh oknum pengelola. Dalam hasil evaluasi yang disampaikan kepada media ini, terdapat dugaan penggunaan dana untuk kepentingan perjudian, pembagian uang, dan kegiatan berfoya-foya.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak lagi sebatas kegagalan manajemen usaha, tetapi dapat memasuki wilayah pertanggungjawaban hukum.
Ketiga, terdapat dugaan pendamping desa melakukan penipuan terhadap direktur BUMDes dalam proses pengelolaan keuangan. Dugaan ini perlu ditelusuri secara objektif untuk memastikan bentuk perbuatan, pihak yang terlibat, serta kemungkinan kerugian keuangan desa.
Keempat, lemahnya pengawasan dan pembinaan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Padahal, kedua unsur pemerintahan desa tersebut memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pengelolaan BUMDes berjalan sesuai ketentuan, rencana usaha, dan kepentingan masyarakat.
Empat persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kegagalan BUMDes tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi. Ada persoalan kapasitas pengelola, integritas, pendampingan, dan pengawasan yang membutuhkan pembenahan secara menyeluruh.
Komisi I Menjalankan Pengawasan, Kini Bola di Pemerintah Daerah
Edmundus Tita menegaskan bahwa Komisi I DPRD Kabupaten Belu telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa melalui evaluasi dan pemantauan di lapangan.
Dengan hasil pengawasan tersebut, perhatian berikutnya diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Belu agar menindaklanjuti berbagai persoalan yang telah ditemukan.
Pesan kelembagaannya jelas: hasil pengawasan DPRD tidak boleh berhenti sebagai catatan atau rekomendasi. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah pembinaan, evaluasi, dan penertiban sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Belu perlu menjelaskan langkah konkret untuk memulihkan BUMDes yang tidak aktif, mengevaluasi kompetensi pengelolanya, serta memastikan penggunaan modal desa dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah juga perlu membedakan secara cermat antara kegagalan usaha akibat persoalan manajemen dan dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan desa. Keduanya membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda.
Dana Desa Bukan Ruang Bebas Pertanggungjawaban
Secara hukum, pengelolaan Dana Desa dan BUMDes memiliki landasan yang jelas.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan potensi ekonomi desa.
Sementara itu, pengaturan BUMDes diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Regulasi tersebut menempatkan BUMDes sebagai badan hukum yang memiliki tujuan mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan pelayanan ekonomi bagi masyarakat desa.
Artinya, penyertaan modal desa bukan dana yang dapat digunakan sesuka hati oleh pengelola. Setiap penggunaan harus memiliki dasar keputusan, tujuan usaha, pencatatan keuangan, dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan dana, diperlukan pemeriksaan dokumen transaksi, aliran dana, laporan pertanggungjawaban, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat sebelum menentukan bentuk pelanggaran dan langkah hukum yang tepat.
69 Desa Membutuhkan Pemulihan, Bukan Sekadar Evaluasi
Persoalan BUMDes di Kabupaten Belu kini membutuhkan langkah yang lebih konkret. Pemerintah daerah perlu menyusun pemetaan kondisi masing-masing BUMDes, mengidentifikasi besaran modal yang telah disertakan, memeriksa aset dan kegiatan usaha, serta memastikan apakah usaha masih dapat dipulihkan.
BUMDes yang mengalami kegagalan manajemen perlu mendapatkan pembenahan tata kelola dan peningkatan kapasitas pengelola. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan dana, penanganannya harus dilakukan melalui pemeriksaan yang objektif dan mekanisme hukum sesuai kewenangan.
Kepala desa dan BPD juga perlu memperkuat pengawasan, sementara pendamping desa harus menjalankan fungsi pendampingan secara profesional dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberhasilan Dana Desa tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dicairkan atau banyaknya program yang tercatat dalam dokumen administrasi.
Ukuran sesungguhnya terletak pada manfaat yang dirasakan masyarakat, usaha desa yang benar-benar hidup, aset yang terpelihara, serta keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Temuan Komisi I DPRD Kabupaten Belu telah membuka persoalan yang patut mendapat perhatian serius. Kini masyarakat menunggu jawaban Pemerintah Kabupaten Belu: apakah evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembenahan nyata, atau kembali menjadi catatan yang mengendap di atas meja birokrasi?
Sebab, Dana Desa adalah amanah rakyat. Setiap rupiah yang dikelola harus kembali menjadi manfaat bagi masyarakat, bukan berubah menjadi beban baru bagi desa.
BELU POS – Tapal Batas NKRI.













