Berita UtamaHukum & Kriminal

70 Persen Desa Bermasalah, Pengawasan Pemda Belu Dipertanyakan

23
×

70 Persen Desa Bermasalah, Pengawasan Pemda Belu Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

ATAMBUA | BELUPOS.Com – Dana Desa semestinya menjadi jembatan yang menghubungkan harapan masyarakat dengan pembangunan nyata. Dari jalan lingkungan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan ketahanan pangan, setiap rupiah anggaran negara seharusnya menjelma menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di tingkat desa.

Namun, di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, muncul sorotan serius terhadap tata kelola Dana Desa. Dugaan bahwa sekitar 70 persen desa mengalami persoalan dalam pengelolaan anggaran tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah, lembaga pengawasan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Angka itu bukan sekadar statistik yang dapat berlalu dalam percakapan birokrasi. Jika benar didukung hasil pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, kondisi tersebut menggambarkan persoalan tata kelola yang membutuhkan evaluasi menyeluruh, bukan hanya teguran administratif sesaat.

Di bawah kepemimpinan Bupati Belu, Willybrodus Lay, bersama Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves, tanggung jawab pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa menjadi salah satu pekerjaan penting yang tidak boleh kehilangan perhatian.

Sebab, ketika persoalan pengelolaan anggaran desa terus berulang tanpa langkah korektif yang terukur, pembangunan di tingkat akar rumput berisiko kehilangan arah. Masyarakat menunggu hasil pembangunan, sementara kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dapat terkikis.

Good Governance Tidak Boleh Berhenti di Atas Kertas

Dalam prinsip good governance, pemerintahan yang baik tidak cukup dinilai dari banyaknya program dan besarnya anggaran yang dialokasikan. Ukuran sesungguhnya terletak pada bagaimana kekuasaan dan keuangan publik dikelola secara terbuka, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ada sejumlah prinsip mendasar yang harus menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan, antara lain transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum.

Prinsip-prinsip tersebut harus hadir sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban Dana Desa.

Dalam siklus pembangunan, setidaknya terdapat empat mata rantai yang tidak boleh terputus.

Pertama, perencanaan yang benar, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, sesuai dokumen perencanaan dan anggaran.

Ketiga, pengendalian yang teratur agar potensi penyimpangan dapat diketahui sejak dini.

Keempat, pengawasan yang ketat, objektif, dan berkesinambungan.

Jika salah satu mata rantai ini melemah, penyelenggaraan pembangunan desa berpotensi menyimpang dari tujuan awalnya.

Empat Lapisan Pengawasan, Siapa Bertanggung Jawab?

Persoalan pengawasan menjadi titik penting dalam membaca kondisi tata kelola Dana Desa di Kabupaten Belu.

Pengawasan bukan pekerjaan satu institusi semata. Ia merupakan tanggung jawab yang berlapis dan saling melengkapi.

Dalam praktik administrasi pemerintahan, dikenal pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat.

Pertama, pengawasan melekat (Waskat).

Pengawasan ini dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Tujuannya memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah kesalahan dan penyimpangan sedini mungkin.

Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, camat dan perangkat pembina pemerintahan desa menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pengawasan fungsional (Wasnal).

Inspektorat Daerah memiliki posisi strategis dalam pengawasan internal pemerintahan. Melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya, Inspektorat seharusnya mampu mengidentifikasi kelemahan tata kelola serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Karena itu, ketika muncul informasi mengenai persoalan pengelolaan Dana Desa dalam jumlah besar, pertanyaan mengenai langkah pengawasan Inspektorat Kabupaten Belu menjadi relevan untuk dijawab secara terbuka.

Apakah pemeriksaan telah dilakukan? Apakah terdapat laporan hasil pengawasan? Apakah rekomendasi perbaikan sudah disampaikan? Dan bagaimana tindak lanjut pemerintah desa atas temuan tersebut?

Ketiga, pengawasan legislatif (Waspol).

DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa.

Apabila DPRD telah menemukan atau menerima informasi mengenai persoalan pengelolaan Dana Desa, temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan yang sesuai.

Namun, pengawasan legislatif tidak menggantikan kewenangan audit Inspektorat maupun kewenangan aparat penegak hukum.

Keempat, pengawasan masyarakat (Wasmas).

Masyarakat desa merupakan pihak yang paling dekat dengan pelaksanaan pembangunan. Mereka berhak mengetahui perencanaan, penggunaan anggaran, realisasi kegiatan, serta hasil pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Partisipasi masyarakat bukan gangguan terhadap pemerintahan desa. Sebaliknya, keterlibatan warga merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan anggaran publik benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat.

Pertanyaan Kritis untuk Pemerintah Kabupaten Belu

Sorotan terhadap tata kelola Dana Desa semestinya dijawab melalui tindakan kelembagaan, bukan sekadar pernyataan normatif.

Di sinilah pemerintah daerah perlu memperlihatkan keseriusan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Jika DPRD telah menemukan persoalan, bagaimana sikap pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki perangkat pembinaan pemerintahan desa?

Mengapa Inspektorat belum atau tidak terlihat memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah pengawasan, apabila memang telah terdapat laporan atau indikasi persoalan?

Siapa yang menjalankan pengawasan melekat terhadap aparatur pemerintahan desa? Sejauh mana camat dan perangkat daerah terkait melaksanakan fungsi pembinaan?

Siapa yang bertanggung jawab memastikan pengendalian berjalan sehingga penyimpangan dapat diketahui dan diperbaiki sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap individu atau institusi tertentu. Ini merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan uang negara.

Pembiaran Bukan Jalan Keluar

Pemerintahan yang baik tidak diukur dari kemampuannya menutupi persoalan, melainkan dari keberanian mengidentifikasi kesalahan, memperbaiki sistem, dan memastikan setiap pihak bekerja sesuai tanggung jawabnya.

Jika terdapat laporan atau temuan penyimpangan yang telah disampaikan melalui mekanisme resmi, tetapi tidak diikuti langkah pemeriksaan dan tindak lanjut yang semestinya, keadaan itu dapat menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan.

Namun, tidak setiap keterlambatan atau kelemahan pengawasan otomatis dapat disebut pembiaran yang melanggar hukum. Penilaian tersebut harus didasarkan pada kewenangan, pengetahuan pejabat terkait, kewajiban yang tidak dilaksanakan, bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks inilah, istilah ewuh pakewuh menjadi kritik sosial yang patut direnungkan.

Jangan sampai hubungan kedekatan, kepentingan jabatan, rasa sungkan, atau pertimbangan politik justru melemahkan keberanian birokrasi dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Pemerintahan tidak boleh kehilangan ketegasan hanya karena tidak ingin menyinggung pihak tertentu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *