Berita UtamaHukum & Kriminal

Lodi Lukas Desak Gubernur NTT Koordinasi Mendagri Terkait Bupati Kupang

37
×

Lodi Lukas Desak Gubernur NTT Koordinasi Mendagri Terkait Bupati Kupang

Sebarkan artikel ini

Kasus Dugaan Pelecehan terhadap Perempuan 21 Tahun, DPRD Diminta Aktif Mengawasi dan Tidak Membiarkan Persoalan Berlarut

KUPANG | BELUPOS.Com – Dugaan kasus pelecehan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, S.H., kini memunculkan desakan agar pengawasan pemerintahan daerah berjalan lebih serius. Persoalan ini tidak hanya menyangkut proses hukum atas laporan seorang perempuan berinisial RWM (21), tetapi juga mempertanyakan pengawasan dan keamanan rumah jabatan kepala daerah.

Ketua DPW IJEN NTT, Lodi Lukas, meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait kemungkinan penonaktifan sementara Bupati Kupang selama proses hukum berlangsung.

Menurut Lodi, langkah tersebut perlu dipertimbangkan agar penanganan dugaan perkara yang disebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang pada Rabu (11/11/2026) dapat berjalan secara transparan, objektif, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.

Ia menegaskan, proses hukum harus memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Lodi juga menyoroti munculnya dugaan bahwa rumah jabatan Bupati Kupang diduga digunakan untuk aktivitas yang tidak semestinya. Bahkan, ia menyampaikan adanya dugaan keterlibatan pihak penyedia perempuan atau germo yang disebut-sebut memiliki hubungan langganan dengan lingkungan tersebut.

Namun, tuduhan mengenai dugaan aktivitas tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Lodi menyayangkan apabila dugaan peristiwa itu benar terjadi, terlebih karena melibatkan seorang pejabat publik dan disebut berlangsung bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan.

Menurutnya, persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pejabat di Nusa Tenggara Timur agar senantiasa menjaga integritas, etika jabatan, dan kehormatan institusi pemerintahan.

Rumah Jabatan dan Pertanyaan tentang Pengawasan

Sorotan Lodi tidak berhenti pada dugaan peristiwa yang sedang dipersoalkan. Ia juga mempertanyakan bagaimana sistem pengawasan dan pengamanan rumah jabatan Bupati Kupang dijalankan.

Sebagai fasilitas resmi kepala daerah, rumah jabatan semestinya memiliki mekanisme protokoler, pengawasan akses keluar-masuk, serta pengamanan yang terorganisasi.

Karena itu, menurut Lodi, perlu ada penjelasan mengenai keberadaan dan pelaksanaan tugas ajudan, petugas protokoler, serta aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertanggung jawab atas pengamanan lingkungan rumah jabatan.

“Rumah jabatan Bupati itu sudah disterilkan dengan aturan protokoler. Lalu, bagaimana bisa setiap orang bebas keluar masuk? Penghuni rumah jabatan, ajudan bupati, dan aparat keamanan yang bertugas di sana berada di mana? Ini sangat berbahaya,” kata Lodi.

Ia meminta persoalan tersebut tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan benar atau salahnya seseorang dalam dugaan perkara yang sedang ditangani, tetapi juga sebagai momentum mengevaluasi sistem pengawasan terhadap fasilitas negara.

DPRD Kabupaten Kupang Diminta Tidak Diam

Lodi secara khusus meminta DPRD Kabupaten Kupang tidak bersikap pasif. Lembaga legislatif daerah, menurutnya, memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia mendorong DPRD Kabupaten Kupang bersikap proaktif dengan meminta penjelasan kepada pihak-pihak terkait, termasuk mengenai tata kelola pengamanan rumah jabatan dan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas di lingkungan tersebut.

Bagi Lodi, jabatan publik melekat dengan tanggung jawab moral dan hukum. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat pemerintahan harus ditangani secara terbuka melalui mekanisme yang sah.

Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya tentang nama seorang kepala daerah. Lebih jauh, masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa fasilitas negara dikelola sesuai peruntukannya, proses hukum berjalan tanpa tekanan, dan lembaga pengawasan menjalankan tanggung jawabnya.

Sebab, rumah jabatan bukan ruang tanpa aturan. Di balik pagar dan protokoler sebuah rumah jabatan, terdapat tanggung jawab publik yang harus dijaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *