Berita UtamaEksisLensa PerbatasanPariwisataPolkamwarta Kota

Empat Terminal Mati Suri, Wajah Transportasi Atambua Dipertaruhkan

54
×

Empat Terminal Mati Suri, Wajah Transportasi Atambua Dipertaruhkan

Sebarkan artikel ini

ATAMBUA |BELUPOS.Com – Di tengah ambisi menjadikan Atambua sebagai kota yang tertata dan berwawasan internasional, ada pemandangan yang justru menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Empat terminal angkutan umum yang semestinya menjadi simpul pergerakan masyarakat masih terdiam tanpa denyut aktivitas sebagaimana fungsinya.

Terminal Pasar Lolowa, Naresa, Fatubenao, dan Umanen di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sudah lama tidak difungsikan secara optimal. Padahal, keberadaan fasilitas tersebut bukan sekadar bangunan dan pelataran kendaraan. Terminal merupakan bagian penting dari tata kelola transportasi, pelayanan publik, sekaligus ruang ekonomi yang dapat menghidupkan aktivitas masyarakat.

Kondisi inilah yang mendorong Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Belu, Drs. Edmundus Sillan, meminta pemerintah Kabupaten Belu segera mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan kembali terminal-terminal tersebut.

Saat dimintai tanggapan media ini, Selasa (10/11/2026), Edmundus menilai pengoperasian kembali terminal dapat memberikan manfaat ganda. Selain membuka peluang peningkatan pendapatan daerah, langkah tersebut juga berpotensi menggerakkan kembali usaha para pemilik angkutan kota dan angkutan pedesaan yang selama ini mengalami kondisi stagnan.

“Terminal-terminal tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pada saat yang sama, keberadaannya juga dapat menghidupkan kembali aktivitas para pemilik angkutan kota dan pedesaan yang selama ini seperti mati suri,” ujar Edmundus.

Menghubungkan simpul transportasi antarkewenangan

Menurut Edmundus, pengaktifan terminal tipe C milik pemerintah kabupaten harus dibangun melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi, khususnya dalam menghubungkan sistem pelayanan transportasi dengan Terminal Tipe B Lolowa yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Baginya, keberadaan terminal tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Setiap simpul transportasi harus memiliki keterhubungan pelayanan sehingga pergerakan penumpang dari angkutan perkotaan, pedesaan hingga antarkota dapat berlangsung lebih tertib dan terarah.

Karena itu, komunikasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Belu dan Dinas Perhubungan Provinsi NTT perlu terus didorong secara rutin dan berkala.

Koordinasi tersebut penting untuk melakukan evaluasi, pembenahan fasilitas, penataan jalur angkutan, serta memastikan seluruh terminal difungsikan sesuai kewenangan dan regulasi yang berlaku.

Terminal bukan hanya tempat kendaraan berhenti

Edmundus mengingatkan bahwa terminal memiliki fungsi pelayanan publik yang jauh lebih luas daripada sekadar tempat kendaraan menunggu penumpang.

Terminal merupakan ruang resmi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang maupun barang. Karena itu, masyarakat pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan sosialisasi agar memahami fungsi terminal dan terbiasa menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

Di sisi lain, para awak angkutan juga harus menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ketertiban transportasi tidak mungkin terwujud apabila hanya pemerintah yang dituntut bekerja, sementara pelaku usaha angkutan mengabaikan aturan.

“Masyarakat harus mengetahui arti penting terminal sebagai pusat pelayanan transportasi. Para awak angkutan juga wajib melaksanakan kewajibannya sesuai regulasi. Dengan demikian, ketertiban dapat dibangun bersama,” katanya.

Lebih jauh, ia melihat terminal sebagai ruang ekonomi masyarakat. Apabila aktivitas terminal kembali hidup, peluang tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar pelataran terminal juga semakin terbuka.

Pedagang kecil, pelaku usaha lokal, dan masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat ekonomi dari meningkatnya aktivitas penumpang dan kendaraan.

Dengan demikian, pengoperasian kembali terminal bukan hanya berbicara tentang urusan kendaraan, melainkan juga tentang bagaimana fasilitas publik mampu menciptakan perputaran ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Terminal bayangan dan wajah kota yang semrawut

Sementara itu, pantauan media ini di sepanjang lintasan jalan negara, mulai dari persimpangan Pasar Baru hingga kawasan Angkasa Ria dan Motabuik, masih memperlihatkan aktivitas angkutan yang membentuk titik-titik pemberhentian sendiri atau terminal bayangan.

Kendaraan yang berhenti dan menunggu penumpang di lokasi yang tidak semestinya menghadirkan kesan semrawut. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penataan dan pengawasan transportasi di sejumlah titik masih membutuhkan perhatian serius dari aparat perhubungan.

Fenomena terminal bayangan menjadi persoalan yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ketika fasilitas terminal resmi tidak berfungsi optimal, sementara kendaraan membangun pola pemberhentian sendiri, maka tata kelola transportasi kehilangan arah pengendalian.

Dampaknya bukan hanya menyangkut kenyamanan penumpang, tetapi juga ketertiban lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, serta kepastian pelayanan angkutan umum.

Karena itu, pemerintah daerah melalui instansi teknis perlu melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pendataan kendaraan, penetapan titik pemberhentian resmi, pengawasan lapangan, serta penegakan aturan secara konsisten dan proporsional.

Ambisi Kota Internasional harus dimulai dari ketertiban

Kabupaten Belu memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia dan Timor-Leste. Kota Atambua menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat, perdagangan, serta pergerakan transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur.

Dalam konteks tersebut, gagasan mencanangkan Atambua sebagai kota berwawasan internasional semestinya tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik dan slogan perencanaan. Kualitas pelayanan publik, termasuk transportasi, harus menjadi bagian nyata dari wajah pembangunan kota.

Bagaimana sebuah kota dapat berbicara tentang standar pelayanan internasional apabila simpul-simpul transportasinya belum tertata, terminal resmi tidak berfungsi optimal, sementara terminal bayangan masih terlihat di sejumlah ruas jalan?

Pertanyaan ini menjadi pekerjaan rumah yang patut dijawab pemerintah daerah.

Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar wacana menghidupkan terminal, melainkan kemauan politik, koordinasi lintas kewenangan, serta keberanian aparat perhubungan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban.

Empat terminal yang selama ini seperti kehilangan denyut aktivitas itu semestinya kembali menjadi pusat pelayanan masyarakat. Bukan hanya tempat kendaraan singgah, melainkan ruang pertemuan antara mobilitas, ketertiban, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi rakyat.

Sebab, wajah sebuah kota tidak hanya dinilai dari megahnya bangunan yang berdiri, tetapi juga dari bagaimana pemerintah mengatur pergerakan warganya.

Atambua membutuhkan terminal yang hidup, bukan sekadar terminal yang tercatat dalam aset pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *