Berita UtamaHukum & KriminalLensa PerbatasanPolkamwarta Kota

Surat Kompolnas Mengetuk Pintu Keadilan Pers TTU

103
×

Surat Kompolnas Mengetuk Pintu Keadilan Pers TTU

Sebarkan artikel ini

KUPANG |BELUPOS.COM – Ada kalanya sebuah surat tidak hanya membawa pesan administratif, tetapi juga menghadirkan pertanyaan besar tentang keadilan. Di tengah proses penyelidikan yang membayangi wartawati NTTHits.com, Jude D’Lorenzo Taolin, sebuah surat dari Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) hadir membawa perhatian baru: meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur menindaklanjuti keberatan Jude dan permohonan penghentian penyelidikan di Polres Timor Tengah Utara (TTU).

Peristiwa ini membuka kembali ruang perbincangan tentang hubungan antara hukum, kekuasaan, dan kemerdekaan pers. Sebuah hubungan yang semestinya berjalan dalam keseimbangan, bukan saling meniadakan.

Surat Kompolnas tersebut bernomor B-200/DT.01.03/10/2026, ditujukan kepada Polda NTT dengan nomor administrasi sebagaimana tercantum dalam dokumen, yakni 2001/DT.01.00/10/2026. Dokumen itu ditandatangani Dr. Supardi Hamid, S.Sos., M.Si., atas nama Ketua Kompolnas, pada Senin (26/10/2026).

Isi surat tersebut meminta Kapolda NTT segera memberikan perhatian terhadap keberatan dan permohonan Jude Taolin agar Polres TTU, khususnya para penyelidik yang menangani perkara tersebut, menindaklanjuti permintaan penghentian penyelidikan.

Kompolnas juga menghendaki agar permohonan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut, melainkan mendapat perhatian dan tindak lanjut dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Ketika pemberitaan berhadapan dengan proses hukum

Jejak perkara ini bermula dari laporan Bupati TTU, Falentinus Kebo, terhadap Jude Taolin atas dugaan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan produk jurnalistik.

Sejak itulah, persoalan yang semula berada dalam ruang pemberitaan berkembang menjadi proses penyelidikan di lingkungan kepolisian.

Bagi kalangan pers di Nusa Tenggara Timur, perkara tersebut menghadirkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar hubungan antara pelapor dan wartawan. Ada pertanyaan tentang bagaimana sebuah karya jurnalistik harus dinilai ketika pihak yang merasa dirugikan memilih menempuh jalur hukum.

Di sinilah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menemukan relevansinya.

Undang-undang tersebut menyediakan mekanisme penyelesaian persoalan pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, dan peran Dewan Pers sesuai kewenangannya. Mekanisme ini menjadi bagian penting dalam menjaga agar sengketa yang bersumber dari aktivitas jurnalistik tidak kehilangan karakter khususnya sebagai persoalan hukum pers.

Sebab, pekerjaan jurnalistik bukan semata-mata kegiatan menulis dan menerbitkan berita. Di dalamnya terdapat tanggung jawab menyampaikan informasi, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui fakta-fakta yang menyangkut kepentingan publik.

KAPEKA mengetuk pintu pengawasan

Sebelum Kompolnas mengirimkan surat kepada Polda NTT, tim kuasa hukum Jude Taolin telah lebih dahulu menyampaikan pengaduan masyarakat.

Pengaduan tersebut diajukan oleh Koalisi Advokat Peduli Kemerdekaan Pers (KAPEKA), yang terdiri atas Advokat Viktor E. Manbait, S.H., Advokat Yoseph Maisir, S.H., Advokat Paulo Crisanto, S.H., Advokat Silverius Rivandi Baria, S.H., M.AD., dan Advokat Yohanes D.D. Mabilani, S.H.

Melalui pengaduan itu, KAPEKA meminta Kompolnas menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penyelidikan yang berlangsung di Polres TTU.

Salah satu keberatan utama yang disampaikan adalah agar proses penyelidikan tidak diteruskan atau segera dihentikan sebelum persoalan pemberitaan maupun dugaan pelanggaran delik pers diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.

Permintaan tersebut memperlihatkan bahwa pihak Jude tidak hanya mempersoalkan proses penyelidikan, tetapi juga mempertanyakan ketepatan mekanisme hukum yang digunakan untuk menangani perkara yang bersumber dari produk jurnalistik.

Dalam perspektif hukum pers, persoalan mendasar yang perlu diperiksa adalah apakah sengketa pemberitaan telah terlebih dahulu ditempatkan dalam mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan UU Pers.

Di antara kewenangan polisi dan kemerdekaan pers

Surat Kompolnas kini menjadi bagian penting dalam perkembangan perkara tersebut. Setidaknya, keberatan pihak Jude telah memperoleh perhatian lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja dan profesionalitas kepolisian.

Namun, permintaan Kompolnas tidak serta-merta berarti penyelidikan telah dihentikan. Surat tersebut merupakan permintaan tindak lanjut kepada Kapolda NTT, sedangkan keputusan mengenai penghentian proses penyelidikan harus tetap mengikuti kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.

Di titik ini, profesionalitas kepolisian menjadi penting. Penanganan perkara harus dilakukan secara objektif, proporsional, transparan, dan tetap menghormati hak-hak hukum setiap pihak.

Bupati TTU sebagai pelapor tetap memiliki hak untuk menempuh mekanisme hukum. Sebaliknya, Jude Taolin sebagai wartawati juga berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan aktivitas jurnalistik sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua kepentingan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan. Hukum justru harus hadir untuk memastikan bahwa setiap pihak memperoleh perlakuan yang adil.

Menjaga ruang kebebasan pers

Kompolnas RI menyatakan tetap berkomitmen mengawal kasus tersebut hingga selesai.

Pernyataan itu menjadi catatan penting bagi perjalanan perkara Jude Taolin. Kini perhatian tertuju kepada Kapolda NTT dan Polres TTU, bagaimana surat tersebut ditindaklanjuti serta bagaimana keberatan yang diajukan melalui KAPEKA memperoleh jawaban secara institusional.

Di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur, tempat suara masyarakat kerap membutuhkan ruang untuk didengar, kemerdekaan pers memiliki arti yang tidak kecil. Wartawan bekerja membawa informasi dari ruang-ruang kehidupan masyarakat menuju ruang publik yang lebih luas.

Karena itu, perlindungan terhadap kerja jurnalistik bukan hanya menyangkut kepentingan seorang wartawan atau sebuah perusahaan media. Ia juga menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Pada akhirnya, keadilan tidak hanya diukur dari seberapa jauh hukum mampu memproses sebuah laporan, tetapi juga dari ketepatan hukum memilih jalan untuk menyelesaikannya.

Pers tidak boleh kebal terhadap hukum. Namun, hukum pun tidak boleh kehilangan kepekaan terhadap kemerdekaan pers. Di antara keduanya, keadilan harus tetap berdiri sebagai panglima.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *