Berita UtamaHukum & KriminalLensa PerbatasanPolitikPolkamwarta Kota

Kajari Belu Ingatkan Kades: Dana Desa Menyimpang, Jabatan Berakhir Hukum Tetap Mengejar

107
×

Kajari Belu Ingatkan Kades: Dana Desa Menyimpang, Jabatan Berakhir Hukum Tetap Mengejar

Sebarkan artikel ini

ATAMBUA | BELUPOS.Com – Jabatan kepala desa memiliki batas waktu. Namun, tanggung jawab atas setiap rupiah uang negara tidak berhenti ketika masa jabatan berakhir. Jejak pengelolaan anggaran tetap dapat ditelusuri, sementara konsekuensi hukum atas dugaan penyimpangan dapat datang bertahun-tahun kemudian.

Pesan tegas itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Belu, Arif Mirra Kanahau, S.H., di hadapan para kepala desa dalam kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa serta Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Gedung Wanita Bete Lalenok, Kamis (5/11/2026).

Di hadapan para penyelenggara pemerintahan desa, Kajari Belu mengingatkan bahwa Dana Desa bukan ruang untuk menjalankan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Setiap program harus berpijak pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disepakati serta ditetapkan secara resmi.

Menurut Arif, kepala desa wajib melaksanakan seluruh kegiatan sesuai peruntukan anggaran. Tidak boleh ada pengalihan maupun perubahan penggunaan dana berdasarkan keinginan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan.

“Ikuti apa yang sudah disepakati dan dituangkan dalam dokumen anggaran. Tinggal dilaksanakan sesuai ketentuan. Jangan coba-coba menyimpang. Dalam pengelolaan anggaran, kita bisa membedakan mana kesalahan administrasi dan mana perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.”

Masa jabatan boleh berakhir, pertanggungjawaban tetap berjalan

Peringatan Kajari Belu tidak berhenti pada kepatuhan administratif. Ia secara khusus mengingatkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat ditelusuri melalui alat bukti dan proses penegakan hukum.

Karena itu, kepala desa diminta tidak membangun anggapan bahwa penyimpangan yang belum terungkap hari ini akan selamanya aman dari pemeriksaan.

Arif menegaskan, berakhirnya masa jabatan bukan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang diduga melanggar ketentuan.

“Jangan berpikir kalau hari ini tidak ketahuan berarti aman. Dua tahun lagi bisa saja ditemukan. Bahkan ketika masa jabatan sudah berakhir, kalau perbuatannya diketahui, proses hukum tetap dapat dilakukan.”

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan Dana Desa harus dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan kepatuhan terhadap regulasi. Setiap keputusan penggunaan anggaran harus dapat dijelaskan, didukung dokumen, serta dipertanggungjawabkan.

Jangan biarkan konflik internal menghambat pembangunan desa

Selain menyoroti pengelolaan anggaran, Arif juga memberikan perhatian terhadap hubungan kerja antara kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tenaga pendamping.

Menurutnya, pembangunan desa tidak mungkin berjalan maksimal apabila para pemangku kepentingan terjebak dalam konflik internal, komunikasi yang buruk, dan koordinasi yang lemah.

Ketidakharmonisan tersebut bukan hanya menghambat pelaksanaan program, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam administrasi serta pertanggungjawaban keuangan desa.

Ia turut mengingatkan agar hak-hak perangkat desa melalui program BPJS Ketenagakerjaan dipenuhi sebagaimana mestinya. Anggaran yang telah dialokasikan pemerintah untuk perlindungan tenaga kerja harus digunakan sesuai peruntukan dan tidak dialihkan untuk kepentingan lain.

Kejaksaan membuka pintu konsultasi bagi kepala desa

Dalam arahannya, Kajari Belu juga meminta seluruh kepala desa mengaktifkan komunikasi melalui grup koordinasi yang telah disiapkan.

Saluran tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi untuk menyampaikan informasi, persoalan administrasi, hambatan pelaksanaan program, hingga kendala hukum yang dihadapi pemerintah desa.

Arif bahkan membuka kesempatan konsultasi secara langsung di kantor Kejaksaan Negeri Belu. Ia menginginkan kepala desa tidak menunggu persoalan berkembang menjadi perkara hukum sebelum mencari penjelasan.

“Saya ingin kepala desa datang ke kantor kejaksaan. Kalau ada masalah, sampaikan. Kantor kejaksaan bukan milik pribadi saya, tetapi milik masyarakat. Kami siap menerima dan membantu mencari solusi atas kendala yang dihadapi.”

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya pendekatan pencegahan dalam tata kelola pemerintahan desa. Konsultasi hukum dan koordinasi sejak awal diharapkan membantu aparatur desa memahami batas kewenangan serta menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan.

Kepala desa hadir untuk melayani, bukan dilayani

Di penghujung arahannya, Arif mengingatkan kembali esensi jabatan kepala desa sebagai amanah pelayanan publik.

Menurutnya, seorang kepala desa tidak cukup hanya bekerja dari balik meja kantor. Kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari tingkat desa, dusun hingga lingkungan rukun tetangga (RT).

Ia menegaskan, kemajuan Kabupaten Belu tidak dapat dibangun hanya melalui kebijakan di tingkat kabupaten. Fondasinya justru berada di desa, tempat kebutuhan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi rakyat berlangsung setiap hari.

“Ketika Bapak dan Ibu dilantik menjadi kepala desa, ingat bahwa tugas kita adalah melayani, bukan dilayani. Turun ke desa, turun ke dusun, sampai ke RT. Kalau desa kuat, masyarakat sejahtera, maka Kabupaten Belu juga akan maju.”

Arif berharap para kepala desa bekerja secara profesional, memahami regulasi, serta membangun komunikasi yang sehat dengan Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat, dan pemerintah daerah.

Ia juga mengingatkan agar setiap persoalan dikonsultasikan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

“Kalau bingung, datang dan konsultasikan. Kita saling mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam bekerja. Saya ingin Bapak dan Ibu menjalankan tugas dengan baik, menjaga nama baik, dan membangun sejarah yang baik di desa masing-masing tanpa harus berhadapan dengan persoalan hukum.”

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang kepala desa bukan semata-mata besarnya anggaran yang dikelola atau banyaknya program yang dilaksanakan. Lebih dari itu, keberhasilan tercermin dari pembangunan yang dirasakan masyarakat, keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kepercayaan rakyat yang tetap terjaga.

Sebab, Dana Desa adalah uang negara untuk kesejahteraan rakyat. Mengelolanya merupakan amanah, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *